Golkar Resmi Islah Sementara Menjelang Pilkada 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar hasil Munas Bali dan Jakarta 2014 telah resmi menandatangani kesepakatan perdamaian, atau islah khusus pada Sabtu (30/5) sore ini di kediaman Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Penandatanganan kesepakatan islah khusus dilakukan pada Sabtu sekitar pukul 17.30 WIB. Penandatanganan kesepakatan islah dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie, dan Sekretaris Jenderal dari kedua kubu, Zainuddin Amali serta Idrus Marham.

Penandatanganan kesepakatan islah khusus kedua kubu partai Golkar yang berseteru juga disaksikan oleh Ketua Umum Partai Golkar ke-8, Jusuf Kalla.

Dalam sambutannya sebelum proses tanda tangan berlangsung, Jusuf Kalla mengatakan bahwa kesepakatan islah khusus harus dilakukan karena proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 akan segera berlangsung pada Juni ini.

Pilihan Redaksi Yasonna Minta Golkar Islah Permanen Usai Pendaftaran Pilkada Bekas Kader Golkar, Ketua BPK Klaim Audit KPU Independen Fadli Zon Harap Ical Jadi Ketua Jika Golkar Islah Jelang Islah, Kedua Kubu Sudah Berkumpul di Rumah JK

"Kita semua secara bersama-sama menyatukan tekad kita untuk menggabungkan upaya kita agar tetap bersatu seperti dulu dalam menghadapi pilkada. Dari kesepakatan ini barulah ditentukan lagi langkah berikutnya, yang akan ditentukan pada waktu berikutnya," ujar Jusuf Kalla.

Atas penandatanganan kesepakatan islah khusus tersebut, maka Partai Golkar diharapkan oleh Jusuf Kalla dapat mengikuti proses Pilkada serentak tahun ini.

Nantinya, DPP Partai Golkar yang akan menjadi 'induk' untuk Pilkada serentak bagi calon kepala daerah dari partai beringin itu adalah pengurus yang mendapat pengakuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, belum diketahui kepengurusan DPP Partai Golkar manakah yang nantinya diakui oleh KPU agar dapat mengikuti prosea Pilkada serentak 2015.

"Nanti yang dapat mengikuti Pilkada berdasarkan kepengurusan yang diakui KPU. Ya, tergantung KPU yang diakuinya siapa nanti," ujar Agung Laksono ketika ditemui setelah acara. (meg)