Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi X DPR yang membidangi olahraga berencana untuk memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pekan depan guna membahas kondisi persebakbolaan nasional. Komisi X menilai kisruh sepak bola Indonesia telah makan korban, yakni para pemain sepak bola yang kini tak bisa merumput sehingga memengaruhi kondisi perekonomian keluarga mereka.
Komisi X pun meminta urusan dugaan korupsi yang ditemukan Tim Transisi diserahkan ke penegak hukum. “Kalau sudah bicara korupsi, itu persoalan hukum. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan polisi untuk menindaklanjutinya,” kata anggota Komisi X Teguh Juwarno kepada CNN Indonesia, Jumat (5/6).
Politikus Partai Amanat Nasional itu sempat mempertanyakan dugaan korupsi macam apa persisnya yang ditemukan Tim Transisi, sebab sebelumnya Tim juga meributkan soal mafia sepak bola.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal dugaan praktik korupsi di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang kini dibekukan Menpora dikemukakan oleh Ketua Tim Transisi Bibit Samad Rianto. Dugaan itu melingkupi penyimpangan dan kelalaian dalam menjalankan peraturan perundang-undangan terkait sepak bola seperti soal hak siar, perpajakan, dan transparansi anggaran dalam kompetisi sepak bola.
Namun Tim baru mendapat informasi awal dan mesti mengumpulkan data dan dokumen untuk didalami lagi. “Kami belum bisa banyak bicara terkait korupsi dan mafia itu karena masih mendalami temuan awal,” kata Bibit. (Baca juga:
Dugaan Penyimpangan Hak Siar Liga oleh PSSI Disorot)
“Intinya kerusakan sudah terjadi. Pemain kini kehilangan mata pencaharian mereka,” ujar Teguh. (Baca
Asosiasi Pemain: Tim Transisi Jangan Bicara Korupsi PSSI Saja)
Teguh tak sepakat dengan pembekuan PSSI andai pun lembaga itu menyimpan banyak masalah. Alasannya, ia memandang dampak pembekuan tersebut fatal. Selain menyebabkan pesepak bola Indonesia tak dapat bermain, kata Teguh, “Bukan persoalan mudah untuk menggelar kompetisi. Kemenpora pun tak punya anggaran untuk itu.”
Terlebih, pembekuan PSSI membuat Indonesia mendapat sanksi dari Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), menyebabkan pesebak bola tanah air tak dapat bertanding di negara lain. “Sepak bola kan olahraga global. Mereka enggak bisa main sepak bola sendiri, haris bertanding di level internasional,” ujar Teguh.
“Kalau PSSI punya banyak masalah, ya benahi, bukannya langsung dibekukan,” kata Teguh. (Baca:
Kronologi Keputusan Final Pembekuan PSSI)
Menurut Teguh, sudah sejak jauh hari sekitar enam bulan sebelum PSSI dibekukan, Komisi X mengingatkan Menpora agar tak mengorbankan kompetisi sepak bola yang berjalan di Indonesia. “Tapi Menpora keras kepala,” kata dia.
Teguh menegaskan sama sekali tak membela PSSI. “Saya tak punya kepentingan di PSSI. Yag saya bela ialah pemain sepak bola nasional yang kini 'mati suri' dan terampas kehidupannya,” ujar dia.
Pembekuan PSSI membuat Indonesia tak dapat mengikuti sejumlah pertandingan internasional, yakni Piala Dunia 2018, Piala Asia 2019, Kualifikasi Asian Football Confederation (AFC) U-16 dan AFC U-19, turnamen regional wanita AFC U-14, turnamen futsal wanita AFC 2015, kualifikasi futsal AFC 2016 zona ASEAN, turnamen futsal ASEAN Football Federation (AFF), dan Piala AFC 2015.
Baca juga:
Laporan Keuangan PSSI Dinilai Tak Transparan ke Publik (agk)