Hasil audit laporan keuangan Kemenkumham yang diberikan BPK adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP DPP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan berbagai perbaikan yang dilakukan, Yasonna menargetkan audit laporan keuangan tahun ini bisa mendapat predikat WTP saja tanpa embel-embel dengan paragraf penjelasan.
Sebelumnya, pada Kamis (4/6) BPK menyerahkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada DPR RI. Dalam laporan tersebut, salah satu yang disorot adalah soal audit BPK kepada Komisi Pemilihan Umum.
Dalam penyerahan laporan tersebutpimpinan DPR meminta agar laporan dari BPK bisa segera ditindaklanjuti dan didiskusikan oleh komisi-komisi di DPR dengan para mitra kerjanya. Untuk Kemenkumham, mitra kerja mereka adalah Komisi III DPR RI. (sur)