Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta seluruh anak buahnya memberi perhatian sungguh-sungguh pada predikat laporan keuangan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan.
Hasil audit laporan keuangan Kemenkumham yang diberikan BPK adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP DPP).
"Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP DPP)menjadi perhatian yang sungguh-sungguh bagi seluruh jajaran," kata Yasonna Kemenkumham, Senin (8/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia meminta seluruh anak buahnya menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan BPK tersebut. Selain itu Yasonna meminta agar masalah anggaran yang digunakan bener-benar diperhatikan karena uang yang digunakan adalah uang negara.
Dengan berbagai perbaikan yang dilakukan, Yasonna menargetkan audit laporan keuangan tahun ini bisa mendapat predikat WTP saja tanpa embel-embel dengan paragraf penjelasan.
"Jangan sampai ada pengulangan kesalahan dalam pengelolaan uang negara," katanya.
Sebelumnya, pada Kamis (4/6) BPK menyerahkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada DPR RI. Dalam laporan tersebut, salah satu yang disorot adalah soal audit BPK kepada Komisi Pemilihan Umum.
Dalam penyerahan laporan tersebutpimpinan DPR meminta agar laporan dari BPK bisa segera ditindaklanjuti dan didiskusikan oleh komisi-komisi di DPR dengan para mitra kerjanya. Untuk Kemenkumham, mitra kerja mereka adalah Komisi III DPR RI.
(sur)