PPATK Ajukan Tujuh Nama ke Pansel Pimpinan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima daftar dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait tokoh-tokoh yang patut didorong mendaftar sebagai komisioner komisi antirasuah.

Daftar tersebut berisi tujuh nama tokoh yang mayoritas berlatarbelakang sebagai jaksa. "Kurang lebih tujuh nama," kata juru bicara tim pansel, Betti Alisjahbana, usai bertemu pimpinan PPATK di Jakarta, Selasa (8/6). (Baca juga: TNI Jagokan Mantan Danpuspom Jadi Pimpinan KPK)

Pilihan Redaksi Pansel Calon Pimpinan KPK Antisipasi Ijazah Palsu DPR Apresiasi Kunjungan Pansel Capim KPK ke Mabes Polri Hindari Kriminalisasi, Polri Siap Terapkan Batas Usang Kasus

Pada pertemuan tersebut, PPATK memberikan beberapa masukan kepada tim pansel. Betti berkata, PPATK ingin salah satu dari calon pimpinan KPK yang terpilih memiliki keahlian hukum acara pidana.

Ke depan, tim pansel akan meminta PPATK menelusuri nama-nama bakal calon pimpinan KPK yang telah lolos tahap seleksi administrasi.

"Kami akan meminta bantuan PPATK kalau kami sudah punya short list. Kami akan coba dari berbagai insititusi agar tidak ada yang missed," katanya. (Baca: PPATK Minta Pimpinan KPK Terpilih Tak Diganggu Kasus Hukum)

Sebelum bertandang ke kantor PPATK, tim pansel menemui pimpinan komisi antikorupsi di Gedung KPK. Senin (8/6) kemarin mereka juga bertamu ke Markas Besar Polri, menemui Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Wakil Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Ketua tim pasel, Destry Damayanti mengatakan berbagai kunjungan itu dilakukan timnya untuk mendapatkan sebanyak mungkin nama tokoh yang laik menjadi pimpinan KPK.

"Kami jemput bola. Kami minta sebanyak mungkin nama agar punya banyak pilihan," ucapnya. (Baca: Tim Pansel Rembukan Masa Depan KPK)

Setelah ini, tim pansel akan meminta masukan Badan Intelejen Negara. Ketika dikonfirmasi soal rencana meminta masukan ke TNI, Betti berkata, timnya belum merencanakan hal itu.

"Kami mengunjungi stakeholders yang banyak bekerja sama dengan KPK. Sejauh ini TNI belum masuk. Belum terlintas. Tapi nanti kami coba," katanya. (sip/sip)