Jakarta, CNN Indonesia -- Pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo menuai kritik. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai Jokowi mengubah skema pemilihan dengan memilih perwira tinggi dari angkatan darat.
"Jokowi mengubah skema permainan dan kebiasaan. Harusnya yang menjadi Pangljma adalah giliran Angkatan Udara tapi ini Angkatan Darat. Yang patut disesali, kok Jokowi tidak menjelaskan kenapa? Saya menuntut itu," kata Haris usai mengikuti sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (10/6).
Meski Gatot tak memiliki rekam jejak buruk dalam kasus pelanggaran HAM, Jokowi dituntut untuk terbuka kepada publik untuk menjelaskan motifnya. "Betul, bahwa tidak ada aturan dalam UU TNI soal rotasi ini, dan menjadi kewenangan Presiden sejak jaman Presiden Abdurahman Wahid hingga Soesilo Bambang Yudhoyono, tetapi Jokowi harus paham bahwa 'kebiasaan' juga merupakan hukum yang berlaku secara tidak tertulis dan ada tujuan dibalik kebiasaan tersebut dibuat," katanya.
(Baca juga: Harta Calon Panglima TNI Capai Rp 7 Miliar)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, dalam catatan KontraS, sederetan dalang peristiwa pelanggaran HAM justru berasal dari Angkatan Darat antara lain dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. "Apa pertimbangannya? Dugaan saya, untuk menjaga kestabilan politik. Jokowi menganggap Angkatan Darat jadi ancaman dia. Jadi Jokowi berbagi kekuasaan," ucapnya.
Sebelumnya, nama Gatot mencuat dalam bursa pemilihan Panglima TNI. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Jokowi telah mengajukan nama Gatot. Gatkt menjabat sebagai KSAD sejak tanggal 25 Juli 2014 untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Dalam bursa pemilihan KSAD, Gatot berhasil mengalahkan Letjen TNI Munir dan Letjen TNI Waris.
Perwira tinggi kelahiran Tegal ini tercatat menjajal sejumlah posisi di TNI AD dengan jabatan mutakhir yakni Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letjen TNI Munir pada tahun 2013 hingga 2014. Jabatan tersebut pernah diduduki Jend Purn TNI Soeharto ketika Gerakan 30 September (G30 S) tahun 1965.
(Baca juga: Calon Panglima TNI dan Kepala BIN Gatot-Sutiyoso Segera Diuji)Pria berusia 55 tahun ini juga telah mengabdi di kesatuan baret hijau puluhan tahun. Beragam posisi yang telah dilakoni antara lain Dankodiklat TNI AD (2011-2013), Pangdam V/Brawijaya (2010-2011), Gubernur Akmil (2009-2010), Dirlat Kodiklatad (2008-2009), Kasdivif 2/Kostrad (2007-2008), dan Danrem 061/Suryakencana (2006-2007).
Jauh sebelum berkecimpung di dunia angkatan darat, Gatot mengenyam pendidikan di Akademi Militer. Ia lulus pada tahun 1982. Sejak lulus, kariernya pun berkembang.
Nama Gatot kini muncul untuk menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan pensiun pada 1 Agustus mendatang. Diketahui, Jenderal Moeldoko berasal dari Angkatan Darat. Ia dipilih untuk menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut. Kemudian, ada nama Marsekal Djoko Suyanto, perwira Angkatan Udara yang menjabat jadi Panglima TNI.
(Baca juga: Bentuk Pasukan Elite Gabungan, TNI Bentengi RI dari Teror)Kemudian, sejauh ini ada dua nama dari unsur angkata laut yang pernah menjadi Panglima yakni Laksamana Widodo Adi Sutjipto dan Laksmana Agus Suhartono. Selama ini memang jabatan TNI jauh didominasi oleh jenderal Angkatan Darat.
(sip)