Fahri Hamzah: Bang Yos Harus Mundur dari Ketua Partai

Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Kamis, 11 Jun 2015 07:39 WIB
Posisi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso dipilih Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menjadi Kepala BIN dipermasalahkan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, kini menjadi satu-satunya kandidat Kepala Badan Intelijen Negara. (File Detikfoto/Rengga Sancaya)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso dipilih Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Nasional menggantikan Marciano Norman. Namun posisinya sebagai ketua umum partai politik dirasa masih menjadi kendala.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan jika Sutiyoso harus mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum PKPI. Dia beralasan netralitas BIN harus dijaga maka Bang Yos harus mundur dari PKPI.

"Saya tidak meragukan kepribadiannya dan satu-satunya yang bisa membuat beliau lancar sebagai kandidat adalah dia melepas jabatannya sebagai ketua umum parpol," kata Fahri di kompleks DPR RI, Rabu malam (10/6). (Baca juga: Bang Yos: Jokowi Tahu Pengalaman Intelijen Saya)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mustahil Kepala BIN dipimpin oleh ketua umum parpol. Ini bukan negara komunis, ini negara demokratis," ujarnya.

Fahri menambahkan, dengan mundurnya Bang Yos dari posisi sebagai Ketua Umum PKPI maka netralitas BIN bisa terjaga. Selain itu, jika dia mundur dari PKPI maka dia juga akan mendapat dukungan dari DPR RI.

"Pak Sutiyoso harus mundur bukan hanya sebagai ketua umum parpol tapi juga sebagai anggota partai. Dia harus bebas, itu saja jika beliau mau didukung oleh DPR RI," katanya.

"Sebagai pejabat sipil yang sudah lama beliau bisa mengelola BIN secara dinamis dan profesional," ujar Fahri tegas.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menunjuk Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Bersamaan dengan itu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) akan dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dengan catatan keduanya diterima oleh DPR di tes kelayakan dan kepatutan.

"Saya berharap tidak (ditolak), karena sudah melalui banyak pertimbangan," kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. (sip)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER