Ruki: Presiden Tolak Revisi UU KPK, DPR Tak Bisa Paksakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrachman Ruki menilai, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana dan usulan revisi Undang-Undang KPK, maka DPR pun tidak bisa memaksakan.

"Sebetulnya prolegnasnya 2016, bukan 2015 ya. Tapi enggak tahu kenapa ada percepatan. Yang jelas, Presiden menolak. Kalau Presiden menolak, berarti kan DPR sebagai salah satu pilar pembuatan undang-undang tidak bisa memaksakan," ujar Ruki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6). (Baca juga: Ruki Bersyukur Jokowi Tolak Revisi UU KPK)

Ruki mengaku KPK selama ini masih tetap berkomunikasi dan memberi masukan kepada DPR dalam rangka penyusunan revisi UU KPK. "Tetapi tentu sangat tidak mungkin kami mengusulkan pasal-pasal yang bisa mengenakan kami sendiri," kata dia.

Pilihan Redaksi Jaksa Agung Dukung Revisi UU KPK Komisi III DPR Ingin Penyadapan KPK Diatur Revisi UU KPK Perlu Harmonisasi UU Terkait Presiden Jokowi Tolak Revisi UU KPK

Ia pun mengungkapkan bahwa Presiden telah memastikan tidak mau membahas soal revisi UU KPK dengan DPR. (Baca juga: Istana Ingin UU KPK Tak Jadi Momok Investasi)

Sebelumnya, Ruki menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menolak rencana dan usul revisi Undang-Undang KPK. Penolakan dilakukan karena Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi ditujukan untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, namun KPK akan tetap membantu mengawasi.

"Pesan Presiden untuk KPK, Kejaksaan, dan Polri bekerja secara sinergi, tetapi yang paling menggembiarakan, dengan tegas Presiden mengatakan bahwa tidak ada keinginan Presiden melemahkan KPK. Oleh karena itu, revisi UU KPK, Presiden menolak," ujar Ruki.

Ruki mengaku, keputusan yang diambil Jokowi telah membuat KPK lega dan bebas dari rasa saling curiga. Selanjutnya, pencegahan dan penindakan korupsi akan tetap berjalan seperti yang selama ini telah dilakukan. (Baca juga: KPK Minta Tunda Revisi UU, Pimpinan DPR: Lihat Perkembangan)

Menurut Ruki, kualitas pelayanan publik belum baik, rantai birokrasi masih panjang, dan pelayanan satu pintu (Indonesia National Single Window) kurang baik. "Pintu satu tetapi meja banyak. Itulah yang menjadi pantauan kami," katanya. (hel)