PPP Dukung NasDem, Reshuffle Jangan Kurangi Jatah Parpol

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy mengimbau agar Presiden Joko Widodo setidaknya mempertahankan komposisi jajaran menteri yang ada, apabila nantinya akan mereposisi kabinet dalam waktu dekat.

Diketahui, ada 14 menteri yang didorong oleh partai poltik (parpol). Sementara itu, 20 menteri lainnya berasal dari kalangan profesional.

Oleh karena itu, Romi menilai akan ada ketimpangan yang terjadi apabila Presiden Jokowi nantinya akan 'membersihkan' jajaran menteri yang berasal dari partai politik dan mengisi seluruh jajaran menterinya dari kalangan profesional atau praktisi.

Pilihan Redaksi Reshuffle Masih Wacana, Megawati Sudah Siapkan Nama Selain Menteri, Luhut Sebut Reshuffle Sasar Pejabat Eselon Jokowi Putuskan Sendiri Rapor Merah hingga Hijau Menteri Isu Rombak Kabinet, NasDem Minta Jatah Tak Berubah

"Yang dibutuhkan adalah kekompakan seluruh parpol untuk menopang pemerintahan," ujar Romi di kawasan Menteng, Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, Romi enggan berkomentar banyak apabila nantinya partai Koalisi Merah Putih turut mendapat kursi di pemerintahan. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan Presiden Jokowi. (Baca juga: Presiden Rayakan Ulang Tahun dengan Tulis Tweet Perdana)

Oleh karena itu, ia meyakini Presiden Jokowi pasti memiliki pertimbangan politik sebelumnya untuk mengambil keputusan tersebut.

Hal serupa sebelumnya diutarakan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella. Ia mengimbau Presiden Jokowi untuk tetap mempertahankan komposisi kabinet saat ini. Namun, ia mengakui sesungguhnya perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Tidak hanya itu, Anggota Komisi Hukum DPR ini meminta kepada Presiden Jokowi agar dapat memberikan pertimbangan dan alasan yang jelas apabila hendak mengubah komposisi Kabinet Kerja. (Baca juga: PAN-NasDem Sebut Kementerian Polhukam Tak Dapat Rapor Merah)

Diantara partai pendukung pemerintah, PDIP memiliki lima kursi menteri yakni, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan‎ Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga.

Sementara itu, PKB pun memiliki empat kursi di eksekutif, yakni Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar (PKB), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (PKB), Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (PKB). (Baca juga: Jokowi Putuskan Sendiri Rapor Merah hingga Hijau Menteri)

NasDem memiliki tiga kursi yakni Menteri Tata Ruang dan Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno.

Hanura pun sudah mengamankan dua kursi, yakni Menteri Perindustrian Saleh Husin (Hanura), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (Hanura). Sementara itu, PPP dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Diketahui, isu reshuffle ini kembali menguat setelah Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi capaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan.

Laporan kinerja para menteri ini diminta Jokowi karena isu adanya perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran. Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri di bidang perekonomian karena dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok.

(hel)