Karena Presiden memutuskan sendiri, Andi mengaku tidak tahu apa saja kriteria yang digunakan Presiden untuk menilai masing-masing kementerian.
"Kami mengumpulkan, ada narasi, ada matriks program, diserahkan ke Presiden, dan Presiden sendiri yang memilah-milah, mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Kriteria Presiden untuk menentukan itu saya enggak tahu," ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6). (Baca juga: Jokowi: Saya Sudah Ngomong, Kalau Dicopot ya Dicopot!)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak menampik bahwa saat ini Presiden Jokowi telah menilai sekaligus mengantongi sejumlah nama kementerian yang dinilai tidak memiliki performansi maksimal. (Baca juga: Menko Kemaritiman Sebut Ancaman Jokowi Bak Penyemangat)
"Ada yang positif dan ada yang kurang sedikit, banyak (ditemukan) pada kinerja menteri," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jum'at (19/6). JK mengatakan bahwa evaluasi kabinet merupakan salah satu hal yang wajar dilakukan setiap pemimpin yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahannya demi program yang ditargetkan tercapai.
"Sama seperti kalian (wartawan) punya redaktur yang periksa berapa berita yang masuk (kantor) hari ini," katanya.
Oleh karenanya, JK meminta publik untuk sabar dan menunggu putusan Presiden Jokowi yang kelak diyakini akan mewujudkan program-program pembangunan yang belum terealisasi dan terhambat.
Seperti diberitakan sebelumnya, tiga hari lalu Jokowi meminta tiap kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi capaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan.
Laporan kinerja para menteri ini diminta Jokowi makin menguatkan isu adanya perombakan kabinet setelah Lebaran. Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri di bidang perekonomian karena dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok. (hel)