Jokowi Putuskan Sendiri Rapor Merah atau Hijau Menteri

Resty Armenia | CNN Indonesia
Jumat, 19 Jun 2015 14:17 WIB
Sekab Andi Widjojanto tak tahu kriteria apa yang digunakan Jokowi untuk menilai masing-masing kementerian.
Presiden Joko Widodo menandatangani dokumen di rumah pribadinya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/6). (Detikcom.)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebutkan bahwa penilaian kinerja seluruh kementerian dikategorikan dengan nilai merah, kuning, dan hijau. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, Presiden memutuskan sendiri perkara penilaian tersebut.

Karena Presiden memutuskan sendiri, Andi mengaku tidak tahu apa saja kriteria yang digunakan Presiden untuk menilai masing-masing kementerian.

"Kami mengumpulkan, ada narasi, ada matriks program, diserahkan ke Presiden, dan Presiden sendiri yang memilah-milah, mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Kriteria Presiden untuk menentukan itu saya enggak tahu," ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6). (Baca juga: Jokowi: Saya Sudah Ngomong, Kalau Dicopot ya Dicopot!)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ahli kajian strategis itu menuturkan, setelah laporannya diserahkan ke Jokowi kemarin sore hingga hari ini belum ada pembahasan maupun arahan yang diberikan untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berpendapat, melalui laporan tersebut Presiden ingin tahu kementerian mana saja yang masih harus mendapat pengawalan dan mana saja yang sudah bisa bekerja secara mandiri. (Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Ada Kementerian Dapat Nilai Merah)

"Yang penting Presiden tahu dan pacu kementerian mana yang dikawal lebih banyak, kementerian mana yang confidence bisa jalan sendiri, kementerian mana yang disinergikan dengan kementerian yang lain. Semua sektor dan isu terkait satu sama lain," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak menampik bahwa saat ini Presiden Jokowi telah menilai sekaligus mengantongi sejumlah nama kementerian yang dinilai tidak memiliki performansi maksimal. (Baca juga: Menko Kemaritiman Sebut Ancaman Jokowi Bak Penyemangat)

"Ada yang positif dan ada yang kurang sedikit, banyak (ditemukan) pada kinerja menteri," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jum'at (19/6). JK mengatakan bahwa evaluasi kabinet merupakan salah satu hal yang wajar dilakukan setiap pemimpin yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahannya demi program yang ditargetkan tercapai.

"Sama seperti kalian (wartawan) punya redaktur yang periksa berapa berita yang masuk (kantor) hari ini," katanya.

Oleh karenanya, JK meminta publik untuk sabar dan menunggu putusan Presiden Jokowi yang kelak diyakini akan mewujudkan program-program pembangunan yang belum terealisasi dan terhambat.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga hari lalu Jokowi meminta tiap kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi capaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan.

Laporan kinerja para menteri ini diminta Jokowi makin menguatkan isu adanya perombakan kabinet setelah Lebaran. Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri di bidang perekonomian karena dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok. (hel)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER