Isu Rombak Kabinet, NasDem Minta Jatah Tak Berubah

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella mengimbau untuk tetap mempertahankan komposisi kabinet, apabila nantinya Presiden Joko Widodo akan melakukan reposisi terhadap 34 menterinya. Kendati demikian, Rio mengakui sesungguhnya reposisi kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Kalau NasDem dihilangkan, dikasih ke siapa. Apa alasannya. Harus dijelaskan," ujar Rio di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6).

Sebelumnya, Kelompok Studi Mahasiwa Universitas Indonesia (KSM UI) melakukan survei terhadap enam bulan kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Survei yang dilakukan pada bulan April sampai Mei 2015 menghasilkan anggapan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi masih rendah.

Pilihan Redaksi Jokowi: Saya Sudah Ngomong, Kalau Dicopot ya Dicopot! Jokowi Putuskan Sendiri Rapor Merah hingga Hijau Menteri DPR Kritik Performa Menteri Ekonomi Jokowi PAN-NasDem Sebut Kementerian Polhukam Tak Dapat Rapor Merah

Dari 1.036 mahasiswa yang menjadi responden, sebagian besar responden setuju agar Jokowi mengadakan perombakan (reshuffle) terhadap kabinetnya. Predikat menteri dengan kategori kinerja yang buruk didapatkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dengan IP 1,98. (Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Ada Kementerian Dapat Nilai Merah)

Diketahui, Tedjo merupakan kader Partai NasDem. Selain Tedjo, ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Jaksa Agung Prasetyo yang juga merupakan kader Partai NasDem. (Baca juga: Diminta Jokowi Buat Laporan, Menteri Yuddy Tak Was-was)

Sementara itu, Rio mengaku Partai NasDem masih belum mengetahui siapa saja yang mendapat penilaian rendah dari Presiden Joko Widodo. "Saya tidak ditugaskan untuk menilai teman saya," ucap Rio.

Dari 34 kursi menteri di Kabinet Kerja, 15 orang berasal dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional. Selain empat menteri dari NasDem, 11 menteri lainnya yang berasal dari partai politik antara lain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan‎ Puan Maharani (PDIP), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (PDIP), Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly (PDIP), Menteri BUMN Rini Soemarno (PDIP), Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga (PDIP).

Selain itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin (Hanura), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (Hanura).

Ada juga Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar (PKB), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (PKB), Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (PKB), dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (PPP).

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta tiap kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi capaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan. (Baca juga: Perombakan Kabinet Masuk Pembicaraan Formal Jokowi-DPR)

Laporan kinerja para menteri ini diminta Jokowi karena isu adanya perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran. Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri di bidang perekonomian karena dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok.

Presiden Jokowi menyebutkan, penilaian kinerja seluruh kementerian dikategorikan dengan nilai merah, kuning, dan hijau. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, Presiden memutuskan sendiri perkara penilaian tersebut.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berpendapat, melalui laporan tersebut Presiden ingin tahu kementerian mana saja yang masih harus mendapat pengawalan dan mana saja yang sudah bisa bekerja secara mandiri.

(hel)