Susah Cari Lahan untuk PKL, Pemprov DKI Minta Bantuan Mal

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan DKI Jakarta Sri Indrastuti mengungkapkan sulitnya membeli lahan di ibu kota meski sudah ada dana tersedia.

Menurut Sri, selama ini ia selalu kesulitan saat mencari lahan dengan harga yang sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi-lokasi strategis di Jakarta. Tingginya harga jual lahan yang berada di lokasi strategis di ibu kota menjadi sebab minimnya jumlah pembelian lahan oleh Dinas UMKM.

Pilihan Redaksi Ahok: Hampir Semua Makanan yang Dijual PKL Tidak Sehat Pemprov DKI Temukan Tahu Berformalin di Pasar Grogol Ahok Berniat Semprot PKL Liar Monas dengan Air Comberan Pengunjung Monas Menurun, Ahok Salahkan Pedagang Kaki Lima

"Kami ada program pengadaan lahan untuk mencari lokasi untuk menampung PKL. Tapi lahan juga tidak mudah dicarinya. Maunya para pedagang, kan, lokasinya (berjualan) strategis di pinggir jalan. Ya, lokasi itu susah dicarinya karena harga jual kadang tinggi sekali tak sesuai NJOP," ujar Sri ketika dihubungi CNN Indonesia, Selasa (23/6).

Sri mengatakan, pengadaan lahan sebenarnya harus dilakukan untuk menampung ribuan PKL yang dibina oleh Dinas UMKM DKI Jakarta selama ini. Namun, karena tingginya harga tanah di Jakarta, ia pun berharap perkantoran dan pusat perdagangan mau memberikan sebagian lahannya untuk digunakan oleh PKL binaan agar dapat berjualan.

"Bagaimana caranya mereka turut memberi tempat bagi PKL, karena itu kan untuk makan karyawan-karyawannya juga setiap hari," kata Sri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah PKL binaan Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini telah mencapai angka 40.686 pedagang. Jumlah tersebut sudah termasuk para PKL yang berada di kawasan kuliner Lenggang Jakarta, Kampung Lima Sabang, Blok S, Pecenongan, dan Melawai.

Kesulitan pembelian lahan ini menjadi salah satu faktor pemicu munculnya ancaman pencopotan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Gubernur mengancam akan mencopot kepala dinas yang tidak baik dan menyerap anggaran. (Baca juga: Serapan APBD Rendah, Ahok Ancam Pecat Anak Buah)

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pemakaian anggaran seharusnya dapat dilakukan secara maksimal karena fokus Pemprov DKI Jakarta tahun ini adalah membeli lahan sebanyak-banyaknya di Jakarta.

"Padahal pembelian tanah itu tidak ada masalah. Kalau ada masalah, tinggal panggil asisten pembangunan. Makanya, nanti kami banyak staf-kan pegawai yang tidak beres," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta kemarin malam. (sur)