Ahok Sebut Keberadaan Ojek Menolong Warga DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memuji keberadaan ojek yang dipandang mampu mengurangi tingkat pengangguran di Jakarta. Di mata Ahok, ojek merupakan salah satu moda transportasi di ibu kota yang berguna bagi masyarakat DKI Jakarta.

"Bagi saya ojek itu salah satu cara yang menolong orang kalau di PHK. Saya punya beberapa teman ojek, mereka di PHK hingga akhirnya jadi ojek," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/6). 

Pilihan Redaksi Kapolda Imbau Tukang Ojek Berinovasi Dibandingkan Berseteru Transjakarta Gandeng GoJek Bikin Aplikasi Go Busway Kemenhub: Sepeda Motor Bukan Angkutan Umum Ahok Ibaratkan Ojek dengan Prostitusi

Ahok mengatakan, keberadaan ojek di ibu kota juga semakin tertolong berkat adanya aplikasi GoJek yang mampu memudahkan mereka dalam mencari penumpang. Selain membantu para ojek, GoJek juga dikatakan mampu membantu calon penumpang agar tidak mendapat harga yang terlalu tinggi saat menggunakan jasa angkot di Jakarta. (Lihat Juga: Ahok: Lebih Baik Ada Ojek daripada Motor Pribadi)

"Karena GoJek penumpang aman dan buat ojeknya juga untung karena mereka tidak perlu menunggu membabi buta," ujar Ahok.

Ahok kemudian membandingkan hal tersebut dengan kondisi nelayan Indonesia dengan luar negeri. Di Indonesia, para nelayan hanya menunggu ikan dan melempar jala. Sementara, kata Ahok, di luar negeri sudah memakai satelit untuk melihat ada ikan untuk ditangkap.

Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub J.A. Barata menyatakan instansinya tidak memiliki rencana untuk melegalkan ojek sebagai angkutan umum. 

“Tidak betul Kemenhub akan bikin aturan soal ojek. Dari dulu kami menganggap sepeda motor itu tidak memenuhi syarat digunakan sebagai angkutan umum,” kata Barata. (Lihat Juga: Kemenhub: Sepeda Motor Bukan Angkutan Umum)

Menurutnya, fenomena penggunaan sepeda motor untuk mengangkut masyarakat yang memesan dengan aplikasi teknologi tertentu tidak bisa dibendung oleh Kemenhub.

“Tapi bukan berarti ada rencana Kemenhub untuk melegitimasi,” ujarnya. (utd)