PKB Yakin Presiden Jokowi Tak Ubah Komposisi Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding yakin Presiden Joko Widodo tidak akan mengurangi komposisi partai politik, terutama jatah PKB di jajaran menteri Kabinet Kerja. Karding pun mengaku belum mendengar informasi dari Presiden Jokowi mengenai rencana reposisi menteri dalam waktu dekat.

"Kalau dikurangi atau ditambah, pasti kami diajak ngomong. Tidak mungkin tidak," ujar Karding di Jakarta, Rabu (24/6). (Baca juga Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Sedang Bekerja)

Karding menyadari sesungguhnya urusan komposisi menteri di Kabinet Kerja adalah hak prerogatif presiden. Kendati demikian, Karding menilai apabila Presiden Jokowi merubah komposisi tersebut akan berdasarkan dari kinerja seluruh pembantunya di pemerintahan dan juga hasil dari kesepakatan politik. (Baca juga Wiranto: Presiden Tak Usah Bersepakat untuk Ganti Menteri)

Pilihan Redaksi Golkar Tak Perlu Dapat Jatah Kursi Menteri Luhut: Presiden Cukup Data untuk Putuskan Reshuffle Kabinet JK Sebut Jokowi Belum Bahas Komposisi Baru Kabinet Kerja KMP Klaim Tak Bakal Tergoda Posisi Menteri

Anggota Komisi III DPR ini menilai, 14 menteri yang berasal dari partai politik tidak memiliki banyak isu dan polemik. Menurutnya, kinerja menteri yang berasal dari partai politik pun tidak begitu buruk.

"Saat ini lebih menyoroti menteri ekonomi, perhubungan yang lebih pada profesional," ujar Karding. (Baca juga: Pengamat LIPI: Menteri dengan Performa Bagus Cuma Susi)

Dari jajaran menteri, 14 orang berasal dari partai politik dan 20 orang dari kalangan profesional. PDIP memiliki empat kursi menteri yakni, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan‎ Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga.

Sementara itu, NasDem memiliki tiga kursi yakni Menteri Tata Ruang dan Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno

PKB pun memiliki empat kursi di eksekutif, yakni Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Hanura pun sudah mengamankan dua kursi, yakni Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Sementara itu, PPP dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Wacana reshuffle ini kembali menguat setelah Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi capaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan.

Laporan kinerja para menteri ini diminta Jokowi karena isu adanya perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran. Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri di bidang perekonomian karena dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok.

Presiden Jokowi menyebutkan, penilaian kinerja seluruh kementerian dikategorikan dengan nilai merah, kuning, dan hijau. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, Presiden memutuskan sendiri perkara penilaian tersebut.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berpendapat, melalui laporan tersebut Presiden ingin tahu kementerian mana saja yang masih harus mendapat pengawalan dan mana saja yang sudah bisa bekerja secara mandiri. (hel)