Menteri Tjahjo Enggan Ungkap Daerah dengan Penyerapan Buruk

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dirinya diminta oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mengecek penyerapan dana di daerah. Hasilnya, hingga pagi tadi, penyerapan tersebut masih sangat kecil padahal waktu sudah mendekati triwulan pertama.

Tjahjo menekankan kementerian akan mengirim radiogram ke daerah untuk mempercepat proses tender dan proses lelang. "Hal tersebut semata-mata dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di daerah berjalan," kata Tjahjo saat ditemui di kompleks DPR RI, Kamis (25/6) siang.

Nantinya, lanjut Tjahjo, akan ada catatan pusat yang diberikan kepada daerah jika nantinya penyerapan tetap minim. "Bisa saja dalam persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan ditinjau kembali atau bahkan dikurangi." (Baca juga: Ekonomi Melambat, Jokowi Minta Belanja Modal Dipercepat)

Pilihan Redaksi LKPJ Ahok, Banggar DPRD: Kinerja Pemprov DKI Rendah Menteri Keuangan akan Pangkas Belanja Sejumlah Kementerian Serapan APBD DKI Jakarta Baru di Bawah 10 Persen

Meski menyatakan proses penyerapan anggarannya minim, Tjahjo enggan menyebut provinsi-provinsi tersebut sebagai daerah yang buruk. Hal tersebut, kata Tjahjo, karena serapan yang dilakukan daerah masih berjalan.

Hanya saja, DKI Jakarta mendapat sorotan lantaran penyerapannya baru menyentuh angka 10 persen bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-488. Sementara untuk provinsi yang lain pun, menurut Tjahjo, angkanya tidak jauh berbeda.

"Provinsi lain di kisaran 10 hingga 20 persen, tidak buruk karena sedang jalan. Kita akan evaluasi pada Agustus dan November," ujar Tjahjo.

Arahan dari Jokowi, ujar Tjahjo, adalah penyerapan bisa dimulai dari sekarang, terutama yang menyangkut masalah barang, jasa, dan fisik. Itu semua dilakukan agar pada November 2015 bisa selesai dan ada waktu untuk menyusun laporannya. (Baca juga: Lulung Sebut Kisruh APBD hanya Ajang Pencitraan Ahok) 

Sebelumnya, Tjahjo telah mengungkapkan rendahnya serapan APBD 2015 DKI Jakarta saat dirinya menghadiri Rapat Paripurna Istimewa peringatan hari ulang tahun ke-488 Kota Jakarta. Tjahjo mengatakan bahwa serapan APBD 2015 DKI Jakarta masih berkisar di angka 10 persen sampai Juni ini.

"Memang, permasalahan di Jakarta sangat kompleks. Tenaga di bawah lebih suka misalnya menyewa truk sampah yang seharga Rp 400 miliar daripada membeli. Antara merenovasi dengan membangun SD, lebih mahal renovasinya. Itulah yang saya pikir membuat Gubernur hati-hati dalam membelanjakan anggaran," ujar Tjahjo di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ucapan Tjahjo pun membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan memecat para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lamban dalam memakai anggaran APBD 2015 DKI Jakarta.

Ahok mengatakan bahwa pemakaian anggaran seharusnya dapat dilakukan secara maksimal karena fokus Pemprov DKI Jakarta tahun ini adalah membeli lahan sebanyak-banyaknya di Jakarta.

"Padahal pembelian tanah itu tidak ada masalah. Kalau ada masalah, tinggal panggil asisten pembangunan. Makanya, nanti kami banyak staf-kan pegawai yang tidak beres," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin malam lalu. (sip)