Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti mengaku institusinya memiliki andil pada terjadinya berbagai konflik sosial di Jakarta.
Krishna mengatakan, penyelesaian perkara pembunuhan hingga pencurian yang tidak proporsional oleh kepolisian kerap melatarbelakangi balas dendam terhadap para pelaku.
"Kalau korban penganiayaan tidak melapor atau tidak mendapatkan perlakuan yang proporsional dari polisi, dia akan lari ke teman-temannya. Dia mencari keadilan sendiri," ujarnya kepada CNN Indonesia, Kamis (25/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Krishna memaparkan, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian telah memberikan pemahaman kepada jajaran polres dan polsek di wilayahnya, bahwa pencegahan konflik sosial harus dilakukan pada konteks tersebut.
"Ketika ada korban yang melapor ke polisi, di situlah proses restoratif justice terjadi," kata Krishna.
Dia menuturkan pada tahap itu korban harus diyakinkan penyelidik bahwa permasalahannya akan diselesaikan oleh polisi. Setelah itu, menurutnya, barulah polisi mencari dan membawa terduga pelaku ke proses hukum.
"Kalau korban tidak percaya, dia akan mencari keadilan sendiri. Itulah kenapa deteksi dini itu diperlukan, agar tawuran dan perkelahian itu bisa direduksi," katanya.
Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menyepakati kerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial di ibu kota pada 2015 ini.
Pembentukan tim terpadu dilakukan sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya menekan angka tawuran antar warga marak terjadi di Jakarta.
Saat ditemui di Balai Kota Jakarta pagi tadi, Tito mengatakan tim terpadu itu akan dipimpin langsung oleh Pemprov. Dalam tim terpadu, dilibatkan juga unsur dari polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta tokoh masyarakat.
Tito bertutur, ia akan penambahan jumlah operasi dan patroli akan dilakukan Polda Metro Jaya.
"Kami akan perbanyak gelar anggota di lapangan, termasuk malam hari. Kami harus ada penegakan hukum yang tegas," ucapnya.
(meg)