Sutiyoso: Kekuatan BIN Tak Cukup Buat Hadapi Pilkada Serentak

Jakarta, CNN Indonesia -- Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso yang telah resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, Jumat (3/7), menyatakan kekuatan lembaga yang bakal ia pimpin tak sebanding dengan kebutuhan untuk pengamanan pemilihan kepala daerah serentak akhir tahun ini.

"Kekuatan BIN sangat jauh untuk mencukupi kebutuhan saat ini. Apalagi untuk menghadapi pilkada serentak di 269 daerah," kata Sutiyoso di Gedung DPR RI, Jakarta.

Pilihan Redaksi Tjahjo: Semua Daerah Siap Gelar Pilkada Polri Terjunkan 255 ribu Personel Amankan Pilkada 2015 Polri Butuh Dana Pengamanan Pilkada Rp 1,07 Triliun Jokowi Beri Target Sutiyoso Rekrut 1.000 Intelijen Baru

Oleh karena itu Sutiyoso akan memprioritaskan pengamanan di daerah-daerah yang belum mendapat keamanan memadai untuk menghadapi pilkada serentak.

"Tentu untuk pengamanan pilkada serentak ada kaitannya dengan Panglima TNI. Pengamanan itu sumbernya macam-macam. Bisa dari orang sipil, bisa juga dari anggota BIN," ujar Sutiyoso.

Saat ini kekuatan BIN yang ada adalah satu personel menjaga tiga kabupaten. Padahal idealnya satu kabupaten dijaga oleh lima sampai enam anggota intel.

“Satu orang menjaga tiga kabupaten tidak masuk akal. Ini pilkada serentak, bisa dibayangkan bila ada kekacauan sepuluh persen saja, maka akan menjadi sangat kacau," kata Sutiyoso.

Pilkada serentak gelombang pertama akan digelar akhir tahun untuk memilih 269 kepala dan wakil kepala daerah yang meliputi sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 36 pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pilkada serentak akan dilaksanakan bertahap, yakni tahap pertama pada 9 Desember 2015, tahap kedua pada Februari 2017, tahap ketiga pada Juni 2018, tahap keempat pada 2020, tahap kelima tahun 2022, dan tahap kelima 2023.

Jika semua tahapan itu berjalan tanpa hambatan dan sesuai rencana, pilkada serentak secara nasional bisa dilaksanakan pada 2027. (agk)