Ekonomi Hijau Sumbang Lebih Banyak Keuntungan bagi Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Studi Penilaian Ekosistem Hutan (Forest Ecosystem Valuation Study) mengungkapkan bahwa penerapan ekonomi hijau menyumbang lebih banyak manfaat bagi suatu negara dibandingkan bisnis yang dijalankan secara biasa.

Adapun, ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi baru yang meminimalkan faktor kerusakan lingkungan dan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa hutan sangat berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu bertransisi menuju ekonomi hijau.

Pilihan Redaksi Menteri Siti: Aceh Masuk Area Rawan Kebakaran Hutan Perusahaan Pencemar Limbah Beracun Terancam 5 Tahun Bui Pemerintah akan Eksekusi Kebun Sawit Rambahan DL Sitorus Urus Konflik Perkebunan, Aktivis Walhi Dihajar Aparat

Penelitian ini menunjukkan, bila Indonesia menerapkan ekonomi hijau, maka total lapangan kerja bidang kehutanan pada 2030 akan mencukupi untuk 247.945 orang. Sementara, penerapan bisnis secara biasa hanya akan menghasilkan total lapangan kerja bidang kehutanan untuk 193.774 orang.

Penerapan ekonomi hijau juga dinilai dapat menekan emisi karbon dioksida. Penelitian ini mengungkapkan dengan penerapan ekonomi hijau, emisi karbon dioksida kumulatif yang dihasilkan selama 2015 hingga 2030 hanya 689 juta TCO2. Sementara, penerapan ekonomi secara biasa dapat menghasilkan 2.484 juta TCO2 dalam kurun waktu 2015 hingga 2030.

Bukan hanya itu, ekonomi hijau juga dinilai dapat meningkatkan produksi kayu pada 2030 mendatang, yaitu sebanyak 64.068 ribu meter kubik, sementara bisnis biasa hanya dapat menghasilkan produksi kayu sebanyak 47.788 ribu meter kubik.

"Alam merupakan unsur penting kemajuan suatu negara. Pelestarian ekosistem berdampak positif untuk memastikan ketahanan pangan dan ketersediaan air," kata Pavan Sukhdev, pemimpin penelitian dan UNEP Goodwill Ambassador saat meluncurkan penelitian ini di Hotel Le Meridien, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengendalian Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin menyatakan pihaknya akan mengembangkan sistem registrasi untuk mendata inisiatif dari masyarakat lokal terkait pelestarian hutan.

"Ada banyak sekali insiatif dari masyarakat yang masuk ke kami. Ke depannya akan kami data semua. Sementara program pemerintah yang akan dijalankan adalah kampung iklim," katanya. (hel)