Pengawasan Ekstra Wajib dalam Praktik Politik Dinasti

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengimbau agar semua pihak dapat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang "melegalkan" politik dinasti di Indonesia. Menurutnya, lakukan terlebih dahulu undang-undang yang sudah ada saat ini.

Agus Hermanto mengatakan, akan ada evaluasi dengan sendirinya apabila dalam pelaksanaannya nanti putusan MK ini akan memberikan dampak negatif yang banyak atau tidak.

"Kan nanti bisa berikan masukan melalui rapat dengar pendapat atau rapat kerja terhadap keputusan MK ini," ucap Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/7).

Ia mengakui tak banyak hal yang dapat dilakukan dalam menanggapi putusan MK ini. Oleh sebab itu, ia mengatakan perlu adanya pengaktifan kembali dan memaksimalkan fungsi dari sejumlah pihak yang dapat megawasi penyelenggaraan Pilkada, termasuk dalam penggunaan anggaran.

Pilihan Redaksi Putusan MK Cabut Larangan Politik Dinasti Disebut Kemunduran Solusi Mendagri atas Politik Dinasti: Atur Ulang PKPU Politik Dinasti Legal, KPU Minta Pengawasan Diperketat Meski Dana Belum Jelas, Polri Siap Amankan Pilkada Serentak

Diketahui, penganuliran larangan itu menyebabkan pro dan kontra. Incumbent pun dianggap diuntungkan dengan putusan tersebut. Dugaan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam penggunaan anggaran untuk membantu keluarga atau suksesornya muncul pasca putusan MK itu.

"Hal-hal yang dicurigai seperti korupsi, nepotisme kan ada lembaga yang mengawasi seperti KPK, BPK dan Kepolisian," tutur Politikus Partai Demokrat ini.

Dalam persidangan kemarin (8/7), MK menilai larangan yang turut tertuang dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20015 tentang Pilkada bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Pasal 7 huruf r menjelaskan, yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. (pit)