BPPT Siapkan Perangkat E-Government Buatan Dalam Negeri

Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Rabu, 29 Jul 2015 20:32 WIB
Menurut BPPT, konsep e-government bukan hal yang baru di Indonesia. Sayangnya, belum tercapai implementasi yang maksimal.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. (CNN Indonesia/Gilang Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi Kepala Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza memberi beberapa catatan mengenai keputusan pemerintah menggunakan sistem e-government Singapura. Pasalnya, menurut dia, ada terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dari aspek implementasi kerjasama itu, mengingat industri TIK dalam negeri telah siap dengan sistem e-government, sehingga tidak perlu menggunakan jasa negara lain.

Hammam menjelaskan pengembangan e-government oleh BPPT telah dilakukan sejak awal tahun 2000. Pada Selasa (28/7) lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Singapura Yacoob Ibrahim memang telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama dalam bidang e-government di Singapura.

Sebenarnya Hammam berpendapat konsep e-government bukan hal yang baru di Indonesia. Sayangnya, belum tercapai implementasi yang maksimal. Salah satu hambatan dalam menjalankan e-government, menurut Hammam, adalah tidak ada data terpadu di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Hammam, belum ada koordinasi yang baik dari tiap kementerian untuk membangun sistem data yang akurat dan tunggal. "Kita selalu membanggakan Indonesia sebagai negara yang luas dan kaya akan ribuan pulau. Namun lupa bahwa kita juga perlu mengelola ribuan data dari ribuan pulau tersebut," ujar Hammam.

Sayangnya, kata Hammam, sampai sekarang tiap kementerian punya versi yang berbeda terkait data sehingga turut menyulitkan penerapan e-government.  "Yang sekarang saya mau dorong adalah sistem keuangan daerah yang terpadu. Kami upayakan sistem keuangan daerah yang diintegrasikan menjadi satu cloud computing," katanya.

Dengan keberadaan sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses laporan keuangan tiap-tiap daerah sehingga potensi kecurangan dan korupsi pun menjadi kecil. "Aplikasinya sudah ada. Kami lakukan percontohan dulu di Pekalongan dan Banyuwangi. Sekarang, kami mulai masuk ke Bogor dan Tangerang Selatan," katanya. (sip)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER