Tokoh Muhammadiyah Tanggapi Negatif Wacana Pembentukan Parpol

Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa tokoh Muhammadiyah menanggapi dingin opsi pendirian partai politik yang dikemukakan Din Syamsuddin. Mereka menilai, Muhammadiyah sebagai ormas harus tetap netral dalam berpolitik. Padahal sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin berharap tiga opsi politik dibahas dalam Muktamar ke-47 di Makassar.

Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais mengatakan, opsi mendirikan partai politik tidak akan laku. "Peluangnya sangat kecil," kata Dahlan seperti dikutip dari Detik.com, Selasa (4/8).

Opsi yang ditawarkan Din menurutnya kemungkinan hanya akan diputuskan agar Pengurus Pusat Muhammadiyah mempelajarinya lebih dulu sebelum dibahas di Muktamar.

Memang diakui kiprah Muhammdiyah masih minim. Namun hal cukup harus diperbaikim bukan dengan mendirikan partai politik. "Pada satu sisi Muhammadiyah nampak menabukan politik, tapi saat prosesnya berjalan seolah menuntut," katanya.

Pilihan Redaksi Jokowi: Negara Berutang pada Muhammadiyah Muhammadiyah Yakin Pemilihan Ketum dalam Muktamar Tak Gaduh Pemuda Ingin Ketua Umum Baru Muhammadiyah Sosok Pembaru Ajukan Opsi Bentuk Parpol, PAN: Din Syamsuddin Menguji Iman

Selain opsi membentuk partai politik atau berafiliasi dengan partai politik lain, Din Syamsuddin sebelumnya juga menawarkan opsi netral namun tetap menjaga hubungan baik atau memberikan dukungan saat pemilu legislatif dan pemilihan presiden. (Baca juga: Din Tawarkan Opsi Bentuk Partai Muhammadiyah)

Tokoh Muhammadiyah yang lain Hajriyanto Y Thohari mengatakan, Muhammadiyah lebih baik tetap netral dalam berpolitik. Hal tersebut menurut mantan Wakil Ketua MPR itu membuat posisi Muhammadiyah lebih aman karena politik di Indonesia sangat rumit dengan permasalahan kompleks.

Hajriyanto juga tak setuju dengan ide Muhammadiyah mendukung calon tertentu dalam pemilu legislatif atau pemilihan presiden.

"Kalau perlu Muhammadiyah jangan dekat-dekat dengan politik," kata politikus Golkar ini.

SIMAK FOKUS: Kabar dari Dua Muktamar

Sekretaris Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga berpendapat senada. Menurutnya, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Kepribadian sebagai gerakan dakwah ini harus tetap dilanjutkan dengan tidak berafiliasi atau bahkan membentuk partai politik.

"Muhammadiyah harus tetap istiqamah dengan kepribadiannya sebagai gerakan dakwah kebudayaan," katanya.

Afiliasi pada partai politik tertentu menurutnya bisa memecah belah warga persyarikatan dan mengasingkan warga yang afiliasi partainya berbeda dengan partai utama. (Baca juga: Muhammadiyah Tegaskan Bersikap Proporsional kepada Pemerintah)

Ia menilai kader Muhammadiyah lebih baik tersebar di partai politik yang ada untuk menjadikan partai politik sebagai salah satu instrumen dakwah.

Tokoh Muhammadiyah lain yang tak setuju dengan pembentukan partai politik Muhammadiyah adalah Yunahar Ilyas. Ketua PP Muhammadiyah ini bahkan meminta Muhammadiyah menjaga jarak dengan partai politik manapun.

Namun dukungan harus tetap diberikan pada kader yang ingin terjun ke politik praktis. Muhammadiyah bisa memberikan dukungan moral atau bahkan dukungan keuangan dengan tetap tak terikat dengan partai politik manapun.

"Kalau ada kader yang punya jabatan di Muhammadiyah dan badan amal usaha (dan berpolitik), maka dia harus mundur," kata Yunahar. (sur)