Jokowi-JK Diminta Tertibkan Militer di Sekitar Area Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Akademisi asal Papua, Musa Sombuk meminta agar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat menertibkan kepolisian dan militer di sekitar PT Freeport. Musa mempertanyakan kehadiran aparat penegak hukum dari kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang begitu "setia" menjaga area tersebut.

"Musuh Freeport siapa sih sampai dijaga dengan ketat di lapangan? Ada sebanyak 12 unit aparat di lapangan," kata Musa saat ditemui di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Kamis (6/8).

Pilihan Redaksi Sudirman Said: Ekspor Diperpanjang Biar Freeport Taat Aturan Izin Ekspor Freeport Tersangkut di Kementerian Perdagangan Pemerintah Bakal Ubah Aturan Izin Pertambangan

Musa yang merupakan kandidat doktor di Australia National University itu berharap pemerintah tidak lagi menyalahkan atau menuduh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pasalnya, ancaman dari OPM kerap menjadi alasan penjagaan secara ketat di Freeport. "OPM yang mana? OPM sudah tidak pegang senjata lagi," katanya.

Jokowi dan JK juga diminta menegakkan aturan terkait gratifikasi. "Militer dapat 50 juta dolar per tahun dari Freeport. Pemerintah harus menertibkan ini," katanya.

Adapun, persoalan Papua, terutama terkait Freeport mendapatkan perhatian Jokowi. Sekitar dua bulan lalu Jokowi membentuk Tim Kajian Sumber Daya Alam (SDA) Papua yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago.

Yusuf Hakim, Anggota tim teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan tim ini akan bekerja hingga akhir Desember 2015. Tim ini akan melakukan kajian terkait pembangunan manusia di Papua.

Isu kesehatan, pendidikan, dan lingkungan di Papua menjadi prioritas kajian ini. Selaib itu, isu lain yang didalami adalah dampak dari PT Freeport terhadap lingkungan dan kondisi sosial di Papua.

"Setelah Freeport selesai, ada masalah lain seperti limbah dan kerusakan lingkungan lainnya. Ini yang kami kaji untuk kemudian menjadi rekomendasi bagi presiden dalam pengambilan kebijakan selanjutnya," katanya. (sip)