Menteri Koordinator Harus Bisa Dekat dengan Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Koordinator Pokja Tim Transisi Arif Satria berpesan kepada Menteri Joko Widodo untuk mempertimbangkan koneksi dan kemampuan inter personal jika ingin mengganti menterinya. Menurutnya, hal tersebut penting dimiliki terutama selevel menteri koordinator agar koordinasi antara pembantu Presiden berjalan dengan lancar.

Arif mengatakan jangan sampai menteri lebih cakap dan dekat dengan Presiden dibandingkan menteri koordinator. (Lihat Juga: FOKUS Siapa Terdepak dari Kabinet Jokowi?)

Pilihan Redaksi Organisasi Relawan Minta Jokowi Ganti Dua Menteri Wantimpres Akan Sampaikan Pertimbangan Reshuffle Pada Jokowi Desakan Rombak Kabinet Kerja Menguat Serapan Anggaran Rendah, Menteri Yuddy Jadi Sasaran

"Misal Menteri BUMN (Rini Soemarno) kuat mana sama Menko Perekonomian (Sofyan Djalil). Menteri Susi dan Menko Maritim (Indroyono Soesilo) lebih kuat mana. Lalu, Kepala Staf Presiden (Luhut Binsar Pandjaitan) lebih kuat daripada Menko Polhukam (Tedjo Edhy Purdjianto)," kata Arif, dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (8/8). (Lihat Juga: PDIP Serahkan Kriteria Menteri yang Diinginkan ke Jokowi)

Hal ini dinilai Arif membuat sistem pemerintahan dan koordinasi menjadi lemah. Akibatnya, kinerja pun jadi tidak maksimal.

"Saya merekomendasikan sistem harus dibangun. Menko harus memiliki kapasitas politik dan profesional yang lebih kuat dan kedekatan dengan Presiden yang luar biasa karena selama ini sistem tidak berjalan jadi agak lemah," ujar Arif. (Lihat Juga: PDIP: Jokowi-JK Sudah Tahu Ejekan Menteri Sejak Jauh Hari)

Menurut Arif, jika posisi Menko lebih kuat dibandingkan dengan menteri, publik akan lebih percaya kepada pemerintah.

Saementara itu, politisi PDI Perjuangan Andreas Pareira juga mengatakan hal yang sama. Ia menilai sistem pemerintahan harus dijaga. Jika ada menteri yang dinilai mengganggu, harus segera dirombak.

"Menteri yang kemudian menganggu sistem itu, potong. Siapa yang merasa dirinya memanfaatkan kedekatan dengan top leader yang kemudian merusak sistem, potong. Karena ke depan akan mengganggu," ujar Andreas.

Sementara itu, pengamat birokrasi dan kebijakan publik Medrial Alamsyah mengatakan agar Jokowi lebih berhati-hati memilih menteri untuk perombakan kabinetnya. Sebab, jika salah mengganti menteri masalah di negeri ini tidak akan selesai.

"Dia hanya punya kesempatan sekali ini. Dia harus memilih menteri yang mempunyai kapasitas dan loyalitas kepada dia. Tidak cukup melakukan rombak kabinet memilih orang yang baik dan persoalan selesai," kata Medrial. (utd)