Jakarta, CNN Indonesia -- Area lahan parkir yang dikuasai organisasi masyarakat (ormas) membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan TNI dan polisi untuk menertibkan persoalan parkir. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kerja sama dengan polisi dan TNI untuk mengantisipasi benturan antara Pemerintah Provinsi dengan ormas.
"Pasti benturan. Rezeki orang diambil, lapak orang diambil, kami tawarkan (penghasilan) petugas parkir dua kali UMP (upah minimum provinsi), buat yang di lapangan. Yang di lapangan senang. Yang enggak senang bos-bosnya ini, yang enggak dapat setoran pasti enggak seneng," kata Ahok, di Balai Kota pada Senin (10/8).
Ahok mengatakan pemeritahannya tidak akan bekerja sama dengan preman atau ormas terkait lahan parkir. "Kami enggak ada kerja sama sama kepala preman. Saya tawarkan, saya kepala preman yang baru. Orang di lapangan dikasih dua kali UMP, lebih baik kan?” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok mencontohkan lokasi parkir di Jalan Sabang, Jakarta Pusat , dalam semalam mendapatkan hasil parkir Rp 500 ribu, setelah dipasang Terminal Parkir Elektronik hasil parkir menjadi Rp 10 juta hingga Rp 12 juta per hari. Menurut Ahok, banyak hasil parkir yang disetorkan ke oknum ormas.
"Potensi parkir Rp 1,8 triliun, kami hanya pungut Rp 26 miliar. Berarti ada ratusan miliar, bagi-bagi di oknum ormas. Oknum-oknum aparat yang main di lapangan. Makanya kita mesti lawan," kata Ahok.
Sebelumnya terjadi keributan di Pasar Gembrong, Jakarta Timur yang diduga akibat rebutan lahan parkir antara dua ormas. Keributan juga terjadi di depan pusat perbelanjaan Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur yang diduga melibatkan dua ormas yang sama yaitu Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug.
(rdk)