Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji mengatakan Presiden Joko Widodo tidak melibatkan KPK untuk menelusuri para menteri yang baru saja resmi masuk Kabinet Kerja. Pada Rabu (12/8) ini Jokowi baru saja merombak enam jabatan menteri di Kabinet Kerja.
Terkait hal itu, Indriyanto mengatakan dilibatkannya atau tidak KPK dalam menelusuri para menteri adalah hak prerogatif Jokowi sepenuhnya.
(Lihat Juga: FOKUS Bongkar Pasang Menteri Jokowi)
"Setahu saya tidak ada dan itu bukan sesuatu yang imperatif," ujar Indriyanto, Rabu (12/8).
(Lihat Juga: Lima Pembantu Baru Jokowi Resmi Dilantik)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Indriyanto turut mengatakan para menteri baru tersebut dapat melaporkan atau memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN)-nya menyusul setelah menjabat.
Diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya melibatkan KPK, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam memilih calon menteri dalam Kabinet Kerja.
Dalam laporan yang disampaikan KPK, para menteri pun dibagi menjadi tiga kelompok yakni merah, kuning dan hijau. Menteri yang mendapat rapor merah terindikasi dapat ditahan karena diduga memiliki aliran dana yang mencurigakan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik enam menteri baru di Kabinet Kerja. Mereka adalah Politikus PDIP Pramono Anung yang menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Kemudian, Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo digantikan oleh Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil digantikan oleh Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel digantikan oleh pengusaha Thomas T Lembong, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago digantikan oleh Sofyan Djalil yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian.
(utd)