JK Sebut Penataan Kawasan Parlemen Belum Direncanakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah saat ini belum menyetujui Proyek Pembangunan DPR. Menurutnya, pemerintah akan menyetujui jika anggaran proyek tersebut sudah direncanakan dan dibahas sebelumnya.

"Kalau sebelum disetujui dianggarannya, langsung teken tentu kita tidak ingin itu, harus sesuai aturan saja," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Sabtu (15/8).

Pilihan Redaksi Jokowi Batal Teken Prasasti Peresmian Proyek Pembangunan DPR DPR Klaim Jokowi Tetap Setuju Proyek Gedung Baru DPR Tetap Masukkan Anggaran Penataan Parlemen di RAPBN 2016 DPR Klaim Jokowi Sepakati Proyek Penataan Kawasan Parlemen

Soal prasasti pembangunan yang batal ditandatangani Presiden Joko Widodo, JK mengatakan prasasti seharusnya ditandatangani setelah selesai bukan sebelum proyek selesai.

Oleh karena itu JK meminta DPR menyusun peencanaan anggaran pembangunan jika memang ingin pemerintah menyetujuinya.

Kemarin usai menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR, Jokowi urung menandatangani prasasti pencanangan penataan kawasan parlemen. Padahal prasasti tersebut sudah disiapkan dengan menyertakan nama Presiden dan Ketua DPR RI.

Prasasti itu telah diletakkan di depan pintu masuk museum DPR. Museum tersebut telah ditata sedemikian rupa menyambut sidang tahunan MPR yang berlangsung kemarin.

Namun ternyata ketika telah tiba agenda penandatanganan prasasti, prasasti itu tak ada di tempat semula. Di lokasi itu justru terlihat meja pendaftaran tamu undangan.

Sumber Istana menyatakan Jokowi belum menghendaki menandatangani prasasti tersebut. Maka saat Jokowi turun dari lantai ruangan sidang menuju museum DPR, dia langsung memasuki museum didampingi Ketua DPR Setya Novanto dan sejumlah pejabat tinggi lain.

Jokowi dan para pejabat itu lantas melihat kondisi museum yang baru direhabilitasi. Museum tersebut sesungguhnya menjadi semacam percontohan yang ingin diperlihatkan kepada pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyatakan Presiden Joko Widodo tetap menyetujui rencana Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen.

Meski menolak menandatangani prasasti simbol peresmian, Fadli mengklaim Jokowi tak punya masalah dengan niatan pembangunan kompleks terpadu para wakil rakyat itu.

"Itu hanya hal teknis saja, karena memang belum kami komunikasikan. Tapi dari yang disampaikan beliau setuju," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). (sur)