Dicopot Jokowi, Tedjo Enggan Jadi Pejabat Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan tak berminat kembali menjadi pejabat. Usai tak lagi menjadi menteri, Tedjo mengaku ingin mengajar.

Tawaran mengajar diakui Tejdo sudah datang selepas dirinya pensiun dari Angkatan Laut.

Pilihan Redaksi Tedjo: Luhut Sejak Awal Diproyeksikan Jadi Menko Polhukam Perombakan Kabinet Bukti Pemerintah Akui Kelemahan Koordinasi KontraS: Pencopotan Tedjo Sudah Tepat PDIP Sebut Akan Ada Reshuffle Kedua

"Ada beberapa tawaran untuk menjadi dosen tamu, mata kuliahnya terutama mengenai kebangsaan dan kenegaraan," kata mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini saat ditemui, Jakarta, Sabtu (15/8).  (Baca juga: Secuil Kisah Tedjo: Ruangan Rapi & Pelat Mobil yang Tersamar)

Menurut Tedjo niatannya untuk mengajar ini merupakan salah satu alternatif lain yang bisa dilakukannya untuk mengabdi pada negara.

Tedjo menegaskan dirinya tak lagi berkeinginan untuk menjadi pejabat lagi seperti menteri. Ia juga mengaku bakal menolak jika diminta menjadi duta besar.
SIMAK FOKUS: Bongkar Pasang Menteri Jokowi

"Kalau saya mau harusnya saya terima tawaran jadi Duta Besar Belanda pada saat saya lengser dari KSAL dulu," kata Tedjo.

Ditanya perasaanya setelah dicopot Jokowi, Tedjo mengaku biasa saja. Ia tak merasa kesal apalagi sakit hati. Tedjo menilai masalah pergantian jabatan sudah biasa dan harus bisa diterima secara ikhlas. Apalagi jabatan menteri menurutnya punya tanggung jawab langsung pada negara.

Tedjo juga mengomentari sosok Luhut Panjaitan yang menggantikan dirinya. Ia menilai, Luhut figur yang pas. Ia juga yakin Luhut mampu menjalankan tugas sebagai Menkopolhukam dengan baik. (Baca juga: Menteri Tedjo di Rumah Pribadi, Disebut Tak Akan ke Istana)

Tejdo masuk dalam jajaran pejabat yang diganti dalam perombakan kabinet lalu. Selain dirinya, Andi Widjojanto, Andrinof Chaniago, Indroyono Soesilo dan Rahmat Gobel juga dicopot. Hanya Sofyan Djalil yang dirotasi dari Menteri Koordinator Perekonomian ke Kepala Bappenas. (sur)