Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berpendapat bahwa perombakan kabinet perlu dilakukan agar kepercayaan publik pulih. Hal ini ia sampaikan di tengah menguatnya isu yang menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merombak Kabinet Kerja tak lama lagi.
"Menurut saya, yang paling penting
reshuffle itu agar kepercayaan publik pulih. Itu saja intinya," ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8).
(Lihat Juga: FOKUS Siapa Terdepak dari Kabinet Jokowi?)Soal isu bahwa perombakan akan dilakukan sebelum Presiden Jokowi melakukan pidato kenegaraan sekaligus pembacaan nota keuangan di hadapan MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung MPR/DPR RI pada 14 Agustus 2015 nanti, Zulkifli menilai bahwa hal tersebut menjadi wewenang penuh Kepala Negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira soal waktu sudah hampir sepuluh bulan. Lebaran sudah sukses, bulan puasa lancar. Kapanpun Presiden
reshuffle, hari ini atau setelah 17 Agustus terserah saja," kata dia.
(Baca Juga: PDIP: Jokowi Sudah Evaluasi Menteri, Tinggal Umumkan Saja)Karena rombak kabinet merupakan hak prerogatif presiden, Zulkifli mengaku tidak pernah ada komunikasi dengan Presiden terkait hal tersebut. Namun, ia tak akan menolak jika dimintai pendapat Jokowi.
Banyak pihak mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini untuk membawa perubahan. Apalagi kondisi ekonomi Indonesia tidak menunjukkan hal yang menggembirakan.
(Lihat Juga: Desakan Rombak Kabinet Kerja Menguat)Kendati banyak desakan, Direktur Eksekutif Study For Indonesia Government Indepth (SIGI) Medrial Alamsyah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak gegabah mengambil keputusan. Sebab, jika ia salah langkah, ia akan menjadi sasaran banyak pihak.
"Dia hanya punya kesempatan sekali ini. Dia harus memilih menteri yang mempunyai kapasitas dan loyalitas kepada dia," kata Medrial saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (8/8).
Bahkan untuk mendapatkan dampak perubahan yang besar, Medrial mengatakan tidak cukup hanya melakukan reshuffle. Jokowi juga harus meningkatkan kapasitas dirinya dalam melakukan koordinasi.
"Tidak cukup melakukan reshuffle memilih orang yang baik dan persoalan selesai. Jokowi juga harus meningkatkan kapasitas dalam melakukan koordinasi," ujarnya.
(utd)