Cegah Beda Pendapat, Empat Menko Gelar Rapat Koordinasi
Abraham Utama | CNN Indonesia
Selasa, 18 Agu 2015 12:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Empat menteri koordinator akan berkumpul di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, siang ini. Rencananya mereka bakal berembuk membahas program Kabinet Kerja selanjutnya.
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rapat kali ini akan menjadi forum resmi pertama bagi tiga menko yang baru dilantik Presiden Joko Widodo pascaperombakan kabinet, pekan lalu.
"Nanti akan ada rapat jam satu siang dengan para menko. Rapat itu akan membahas koordinasi dan menyamakan bahasa. Kan kami bertiga itu baru," ujar Luhut saat ditemui Selasa (18/8).
Selain Luhut, yang saat ini masih berstatus sebagai Kepala Staf Kepresidenan, rapat juga akan dihadiri Menko Kemaritiman, Rizal Ramli; Menko Perekonomian, Darmin Nasution serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.
Luhut menuturkan, rapat akan secara khusus membicarakan perbedaan pendapat terkait beberapa program pemerintah yang muncul belakangan ini.
"Nanti saya akan jelaskan data-data yang ada. Kami bicara data, jangan pakai perasaaan. Perasaan nomor sekian. Data-data yang ada, apa akibat dari data-data ini, lalu bagaimana cara memposisikan diri," ucap Luhut.
Usai rapat antarmenko tersebut, Luhut juga akan memimpin rapat koordinasi dengan para menteri dan kepala badan negara yang secara struktural berada di bawahnya, seperti Kepala Polri, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Perbedaan pendapat di internal Kabinet Kerja mengemuka setelah Rizal Ramli melontarkan kritik terhadap beberapa program pemerintah, salah satunya yaitu tentang rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia.
"Minggu lalu saya ketemu Presiden Jokowi. Saya bilang, saya minta tolong layanan tolong diperhatikan. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi. Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa," ujarnya di Jakarta, pekan silam.
Menyikapi silang pendapat ini, Jokowi meminta para menterinya untuk menyampaikan segala kritikan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah secara internal.
"Bukan diumbar di media karena nanti masyarakat akan bingung. Presiden menghendaki kritik menteri yang satu ke yang lain bagus dalam hal koreksi tapi tak elok jika disampaikan lewat media," kata anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, di Istana Negara, kemarin. (meg)
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rapat kali ini akan menjadi forum resmi pertama bagi tiga menko yang baru dilantik Presiden Joko Widodo pascaperombakan kabinet, pekan lalu.
"Nanti akan ada rapat jam satu siang dengan para menko. Rapat itu akan membahas koordinasi dan menyamakan bahasa. Kan kami bertiga itu baru," ujar Luhut saat ditemui Selasa (18/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut menuturkan, rapat akan secara khusus membicarakan perbedaan pendapat terkait beberapa program pemerintah yang muncul belakangan ini.
Usai rapat antarmenko tersebut, Luhut juga akan memimpin rapat koordinasi dengan para menteri dan kepala badan negara yang secara struktural berada di bawahnya, seperti Kepala Polri, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Perbedaan pendapat di internal Kabinet Kerja mengemuka setelah Rizal Ramli melontarkan kritik terhadap beberapa program pemerintah, salah satunya yaitu tentang rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia.
"Minggu lalu saya ketemu Presiden Jokowi. Saya bilang, saya minta tolong layanan tolong diperhatikan. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi. Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa," ujarnya di Jakarta, pekan silam.
Menyikapi silang pendapat ini, Jokowi meminta para menterinya untuk menyampaikan segala kritikan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah secara internal.
"Bukan diumbar di media karena nanti masyarakat akan bingung. Presiden menghendaki kritik menteri yang satu ke yang lain bagus dalam hal koreksi tapi tak elok jika disampaikan lewat media," kata anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, di Istana Negara, kemarin. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK