Luhut: Rizal Ramli Masih Lupa Kalau Dia Menteri
Resty Armenia | CNN Indonesia
Jumat, 21 Agu 2015 05:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tidak ada masalah pada hubungan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Dengan begitu tidak diperlukan adanya rekonsiliasi.
"Tidak ada rekonsiliasi, baik-baik saja. Siapa bilang ribut?" ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/8).
Luhut mengatakan dalam Sidang Kabinet Paripurna kemarin keduanya terlihat bersalaman dan berbincang. JK pun terlihat memberikan arahan dalam kesempatan itu. (Baca: JK Sampaikan Teguran, Polemik Dengan Rizal Ramli Mereda)
Luhut juga menampik kabar bahwa beberapa menteri memarahi Rizal. "Pak Rizal kan suaranya keras sedikit, biasa. Kalau enggak begitu bukan Rizal dong. Ya dia kan baru-baru, masih lupa kalau dia menteri," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, dalam Sidang Kabinet Paripurna kemarin baik Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden JK sudah memberikan arahan pada para menteri dan pejabat setingkat menteri bahwa apabila ada perbedaan setajam apapun diselesaikan dalam ruang rapat, bukan untuk konsumsi publik. (Baca: Perdebatan JK-Rizal Ramli Harus Diselesaikan di Rapat Kabinet)
"Dan kemarin secara khusus Presiden sudah memanggil menteri yang bersangkutan, Pak Rizal, dan menganggap persoalan ini sudah selesai," kata dia.
Pramono menuturkan, Jokowi sempat menjadikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai contoh pejabat yang sering memberikan kritik tajam sebagai hal yang menarik, namun setiap ada perbedaan setajam apapun Ahok selalu menyelesaikan di ruang rapat. Seperti pada saat Ahok berbeda argumen soal Light Rail Transit (LRT) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Dalam membangun kita kan harus ada pandangan yang terbuka, apalagi dalam kondisi seperti ini enggak semuanya harus jadi 'yes man'. Tapi jangan kemudian perbedaan itu menjadi konsumsi publik yang menjadi persepsi publik bahwa ada kegaduhan, ada perbedaan pendapat, padahal enggak seperti itu," ujar dia.
Menurut Pramono debat publik antara JK dan Rizal tidak akan terjadi karena memang tidak ada hal yang perlu diperdebatkan. Lagipula, tutur dia, Presiden telah menyampaikan bahwa rencana proyek listrik 35 ribu megawatt akan tetap berjalan, karena itu bukan merupakan target, melainkan kebutuhan negara sampai saat ini.
"Bahkan sampai saat ini yang mengantre untuk meminta izin power plant itu sudah lebih dari 50 ribu megawatt," kata dia. (Baca: Dikritik Rizal Ramli, Menteri ESDM Gandeng Investor Listrik)
Pramono menyebutkan, yang ingin didorong Presiden bukan banyaknya target itu, melainkan bagaimana menyelesaikan dua hal yang menjadi hambatan, yaitu pembebasan tanah dan perizinan bisa ditangani segera oleh Rizal. "Kemarin ditugaskanlah Menko Kemaritiman dua hari," ujar dia.
(obs)
"Tidak ada rekonsiliasi, baik-baik saja. Siapa bilang ribut?" ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/8).
Luhut mengatakan dalam Sidang Kabinet Paripurna kemarin keduanya terlihat bersalaman dan berbincang. JK pun terlihat memberikan arahan dalam kesempatan itu. (Baca: JK Sampaikan Teguran, Polemik Dengan Rizal Ramli Mereda)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono menuturkan, Jokowi sempat menjadikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai contoh pejabat yang sering memberikan kritik tajam sebagai hal yang menarik, namun setiap ada perbedaan setajam apapun Ahok selalu menyelesaikan di ruang rapat. Seperti pada saat Ahok berbeda argumen soal Light Rail Transit (LRT) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Dalam membangun kita kan harus ada pandangan yang terbuka, apalagi dalam kondisi seperti ini enggak semuanya harus jadi 'yes man'. Tapi jangan kemudian perbedaan itu menjadi konsumsi publik yang menjadi persepsi publik bahwa ada kegaduhan, ada perbedaan pendapat, padahal enggak seperti itu," ujar dia.
Menurut Pramono debat publik antara JK dan Rizal tidak akan terjadi karena memang tidak ada hal yang perlu diperdebatkan. Lagipula, tutur dia, Presiden telah menyampaikan bahwa rencana proyek listrik 35 ribu megawatt akan tetap berjalan, karena itu bukan merupakan target, melainkan kebutuhan negara sampai saat ini.
"Bahkan sampai saat ini yang mengantre untuk meminta izin power plant itu sudah lebih dari 50 ribu megawatt," kata dia. (Baca: Dikritik Rizal Ramli, Menteri ESDM Gandeng Investor Listrik)
Pramono menyebutkan, yang ingin didorong Presiden bukan banyaknya target itu, melainkan bagaimana menyelesaikan dua hal yang menjadi hambatan, yaitu pembebasan tanah dan perizinan bisa ditangani segera oleh Rizal. "Kemarin ditugaskanlah Menko Kemaritiman dua hari," ujar dia.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK