Pemerintahan Jokowi Raup Keuntungan dari PAN

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mendapat keuntungan dari bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintah. Masuknya PAN, ucap Yunarto, mampu menambah komposisi kekuatan pemerintah dalam parlemen.

Pilihan Redaksi Darah Baru Pemerintah PAN Gabung Jokowi, PKS Sebut Tak Ada Lagi Politik Dua Kaki PPP Sebut PAN Sudah Lama Dekat dengan Jokowi PDIP Minta PAN Konsisten: Dukung Pemerintah di Parlemen

"Saya melihat ini merupakan keuntungan bagi pemerintah dalam melakukan konsolidasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 hingga dalam perumusan undang-undang," ujarnya kepada CNN Indonesia, Rabu (2/9).

Menurut Yananto tidak ada komunikasi politik secara langsung antara PAN dengan Jokowi. Namun, ia menduga PAN telah melakukan perhitungan politik yang matang hingga pada akhirnya memilih bergabung dengan pemerintah. (Baca: PAN Sebut Akan Ada Pembahasan Lebih Teknis dengan Presiden)

Lebih jauh Yunanto menuturkan, titik awal indikasi adanya niat PAN bergabung dengan pemerintah terlihat dari terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN beberapa waktu lalu.

"Terpilihnya Zulkifli jadi indikasi PAN mengubah haluan politik. Pasalnya, Zulkifli tidak memiliki beban politik secara personal," ujarnya.

Selain itu, Yananto memperkirakan bila pada nantinya ada perombakan kabinet, PAN akan mendapatkan jatah posisi strategis di dalam kabinet. Sebab, tidak ada koalisi permanen di Indonesia, sehingga PAN berhak mendapat keuntungan dari langkahnya tersebut.

Di sisi lain, menyikapi soal berkurangnya kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam parlemen, Yunanto memperkirakan tidak akan berdampak signifikan atas bergabungnya PAN ke dalam pemerintahan. Seperti dikatakan sebelumnya, ia mengaku tidak ada koalisi permanen, tapi yang ada hanyalah pragmatisme belaka. (Baca: PAN Menyeberang ke Jokowi Tak Pamit Koalisi Prabowo)

"Ke depan hanya ada perdebatan dalam konstelasi dalam isu. Tidak lagi ada perbedaan pendapat dalam politik," ujarnya.

Yunanto berharap, pemerintah harus mampu mengelola isu populis untuk mengantisipasi kemungkinan terulangnya kegaduhan politik yang disebabkan oleh perpecahan parpol dan beda pendapat antarkoalisi dengan oposisi.

Sebelumnya, elite Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menilai bahwa PAN “mengkhianati” kesepakatan yang ada di Koalisi Merah Putih. "Cuma kesepakatan waktu itu KMP tidak akan ambil keputusan sendiri-sendiri, karena bagaimanapun semuanya kompak," kata Fahri di DPR, Selasa (2/9).

Fahri masih tidak percaya PAN bakal melepaskan diri dari Koalisi Merah Putih. Meski keputusan PAN sudah bulat dan diumumkan di Istana. "Saya tidak percaya. Saya masih yakin kepada PAN," ujar Fahri. (Baca: Fahri Tak Percaya PAN Mendua)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan telah didukung seluruh komponen partainya. Keputusan ini tidak menyebabkan perpecahan di tubuh PAN.

"Sudah (solid). Ada Ketua MPP (Ketua Majelis Pertimbangan Partai Sutrisno Bachir), ada ketua umum, ada Sekretaris Jenderal (Eddy Soeparno). Sudah solid semuanya," ujar Zulkifli di Credentials Room, Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9). (obs)