Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan buruknya situasi ekonomi Indonesia saat ini bukan disebabkan pada dukungan partai politik ke pemerintahan.
Fadli mengatakan buruknya kondisi perekonomian disebabkan pemerintah tak punya tim yang solid untuk mendiagnosa keadaan. Pemerintah juga tidak tahu mana yang menjadi prioritas.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR ini menyikapi alasan bergabunganya Partai Amanat Nasional ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan soal koalisi partai pendukung di DPR. Tapi karena pemerintah yang gagal dalam memerintah dan salah menilai keadaan," kata Fadli melalui keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Kamis (3/9). (Baca juga:
PAN Sebut Akan Ada Pembahasan Lebih Teknis dengan Presiden)
Fadli bahkan mengatakan, masuknya PAN ke dalam barisan pendukung Jokowi tak dapat menyelesaikan buruknya situasi ekonomi kini.
SIMAK FOKUS:
PAN Membelot ke Jokowi"Jangan berpikir menambah dukungan partai ke koalisi pemerintah akan menyelesaikan situasi ekonomi yang buruk," ujarnya.
Fadli menambahkan, posisi Koalisi Merah Putih (KMP) juga jangan dianggap sebagai penjegal kebijakan pemerintah. Sampai saat ini, partai politik yang tergabung dalam KMP selalu objektif dan tidak pernah menjegal pemerintah, sepanjang kebijakannya mengedepankan kepentingan rakyat.
Kemarin Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan secara resmi masuk ke pemerintahan Jokowi-JK. Zulkifli memberikan sikap resmi itu di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan.
Saat itu hadir pula Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir. (Baca juga:
PAN, Darah Baru Pemerintah)
Dalam sikap resminya, Zulkifli mengatakan keputusan PAN untuk bergabung dengan pemerintah Jokowi itu diambil setelah para pengurus berdiskusi mengenai kondisi perekonomian nasional dan ekonomi global.
“Saatnya seluruh stakeholder negeri ini bersatu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok, partai, dan golongan,” ujar Ketua MPR ini.
(sur)