Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menggelar uji kelayakan terhadap 33 calon duta besar yang telah direkomendasikan oleh pemerintahan Joko Widodo. Proses uji kelayakan digelar sebagai tindak lanjut dari DPR terhadap nama-nama yang diserahkan untuk kemudian memberikan catatan dalam bentuk rekomendasi ke Istana.
Proses uji kelayakan digelar selama empat hari terhitung sejak Senin kemarin (14/9). Pemilihan hari itu dilakukan untuk menyiasati banyaknya jumlah calon dubes guna diuji kelayakannya di komisi parlemen yang turut membidangi urusan luar negeri tersebut.
Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya menyatakan proses uji kepatutan dan kelayakan itu digelar tertutup lantaran masing-masing calon dituntut memaparkan visi dan misi negara yang bersifat rahasia sehingga pemaparan itu belum saatnya menjadi konsumsi publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah semua proses ini bergulir, Komisi I akan memberi rekomendasi layak atau tidak layak disertai catatan," kata Tantowi di Gedung DPR, Selasa (15/9).
Komisi I berusaha mencari tahu sejauh mana wawasan dan kecakapan masing-masing calon dubes melalui penilaian terhadap kualitas kepatutan dan kepantasan para calon dubes.
Ada tiga fokus yang disoroti Komisi I dalam uji kelayakan, yakni wawasan politik dalam dan luar negeri, kecakapan dalam komunikasi dan berdiplomasi, serta kemampuan penunjang lainnya seperti penguasaan bahasa dan aktivitas keikutsertaan para calon dubes dalam berorganisasi.
Tantowi menegaskan Komisi I berusaha objektif melakukan penilaian terhadap para calon. Meski muncul kritikan dari sejumlah pihak yang menyebut adanya calon dubes titipan Jokowi, namun Tantowi memastikan hal itu tidak menjadi pengaruh subjektivitas yang mengurangi esensi dari uji kelayakan.
"Sempat terjadi diskursus skema balas jasa dari presiden terhadap para relawan. Itu tidak kami gubris sama sekali. Kalau bagus, kami pasti berikan rekomendasi. Bila tidak, kami sampaikan tidak patut," kata politikus Partai Golkar itu.
Anggota Komisi I Nurhayati Ali Assegraf mencatat sedikitnya ada 14 dari 33 calon dubes yang berasal dari nonkarier. Ke-14 orang itu mempunyai latar belkang politik dan profesi di luar dari bidang diplomasi luar negeri.
Meski tidak mempersoalkan kehadiran calon diplomat yang jumlahnya hampir separuh kuota, Nurhayati berharap presiden mempertimbangkan kembali fokus terhadap keberadaan para diplomat yang telah meniti karier di jalur diplomasi.
"Anggaran pendidikan bagi mereka besar. Itu ada dianggarkan Kementerian Luar Negeri. Mereka berkarier lama di sana dan mempunyai cita-cita menjadi duta besar. Kalau tidak jadi Dubes, mau dikemanakan mereka," tutur politikus Partai Demokrat ini.
Uji kelayakan para calon Dubes hari ini dibagi ke dalam tiga sesi. Setiap sesi uji kelayakan dilaksanakan tiga jam.
Sesi pertama uji kelayakan dilakukan terhadap Helmi Fauzi calon Dubes RI untuk Mesir, Diennaryati Tjokori Suprihatono calon Dubes RI untuk Ekuador dan Eddy Basuki, calon Dubes RI untuk Republik Namibia dan Angola.
Sesi ke dua uji kelayakan dilakukan pada IG Ngurah Swajaya calon dubes untuk republik Singapura, Iwan Suyudhie Amri calon Dubes RI untuk republik Islam Pakistan dan I Gusti Agung Sakapuja calon Dubes RI untuk Belanda.
Pada sesi ke tiga Komisi I akan melakukan uji kelayakan terhadap Husin Bagis sebagai calon Dubes RI Untuk Uni Emirat Arab, Ibnu Hadi calon Dubes untuk Republik Sosialis Vietnam, dan H Husnan Bey Fananie calon Dubes RI untuk Azerbaijan.
(obs)