Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selasa (15/9) ini menggelar rapat tertutup tingkat pimpinan guna membahas surat dari Istana mengenai delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Rapat pimpinan DPR digelar untuk membahas secara singkat mengenai prosedur tahapan pra-uji kelayakan sebelum digulirkan dalam rapat paripurna dan Badan Musyawarah DPR.
"Surat itu sudah kami terima dan tentu hari ini saya proses. Setelah saya rapat Pimpinan DPR, nanti akan saya teruskan segera pada proses yang biasa kami lakukan," ujar Ketua DPR Setya Novanto saat ditemui di Gedung DPR, Selasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setya mengatakan pihak Istana sebenarnya mengirim satu surat lainnya yang berisi tentang rujukan pengajuan hakim. Namun Setya tidak merinci lebih lanjut tentang surat tentang pengajuan hakim yang dimaksud.
"Yang pasti dua surat dari presiden itu saya anggap sangat penting sehingga akan dibahas dalam rapim hari ini," ujar Setya.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan nama-nama yang diserahkan persis sama dengan hasil seleksi Tim Panitia Seleksi Capim KPK sebagaimana yang diumumkan oleh Presiden Jokowi.
"Posisi yang diterima sama ada delapan orang. Tidak ada perubahan," kata Taufik.
Setelah dibahas dalam rapat pimpinan, kata Taufik, nama-nama capim KPK itu bakal diumumkan dalam agenda rapat paripurna terdekat pada pekan ini.
Nantinya pembahasan bakal dilanjutkan pada tingkat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi untuk kemudian diteruskan ke komisi terkait. Dalam hal ini, komisi yang belakangan biasa ditunjuk adalah Komisi III yang membidangi ranah hukum.
DPR punya tenggat tiga bulan untuk menuntaskan uji kelayakan terhitung sejak surat dari Istana diterima DPR. Jadwal uji kelayakan baru ditentukan setelah Badan Musyawarah menunjuk komisi terkait yang mendapat penugasan.
(hel)