Fahri Hamzah: Kenaikan Tunjangan DPR Jangan Dimasalahkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah geram saat mendapati usulan kenaikan tunjangan anggota dewan dipersoalkan. Menurut dia, urusan tunjangan itu hanyalah masalah sepele yang tidak perlu dibesar-besarkan.

Fahri berharap media tidak menggiring opini publik pada persoalan yang dia anggap mempersempit paradigma masyarakat dalam menghadapi ruang lingkup persoalan di parlemen.

Pasalnya, menurut Fahri, urusan tunjangan itu sekadar tetek bengek yang sangat remeh temeh dibandingkan dengan setumpuk persoalan yang saat ini merundung negeri.

"Saya curiga kenapa DPR terus diserang seperti ini. Bisa jadi ini supaya kita lupa banyaknya persoalan yang belum tuntas di tingkat eksekutif," kata Fahri di Gedung DPR, Rabu (16/9).

Pilihan Redaksi Kenaikan Tunjangan Anggota DPR Dapat Restu Menkeu Permintaan Kenaikan Tunjangan DPR Diduga Bentuk Kongkalikong DPR Minta Kenaikan Tunjangan, Pemerintah Setujui Sebagian

Fahri merasa risih kebutuhan anggota dewan dipersoalkan lantaran kucuran duit yang diterima parlemen selama ini sangat jauh lebih kecil dari kebutuhan biaya di tingkat eksekutif.

Fahri mencatat ada sekitar Rp 2.039 triliun duit belanja negara yang dilokasikan dalam APBN 2015. Dari anggaran ribuan triliun itu, DPR hanya mendapat jatah duit belanja sebesar Rp 4 triliun.

"Artinya urusan tunjangan ini hanya bagian kecil dari 0,00191 persen dana yang didapat DPR dari APBN. Lha, sisa anggaran yang 99,99 persen di tangan pemerintah ini kenapa tidak pernah dipersoalkan?" ujar dia.

Menurut Fahri, publik maupun media seharusnya bisa berlaku adil dalam mempersoalkan anggaran yang keluar dari duit negara. Alih-alih menyerang DPR, Fahri menganggap seharusnya publik berada di belakang parlemen untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Sebab, kata Fahri, dengan anggaran yang sedemikian besar pemerintah seharusnya bisa menuntaskan persoalan yang ada saat ini. Setumpuk masalah tersebut antara lain kebakaran hutan, kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan ibadah haji, sengketa perbatasan, krisis perekonomian, dan sengkarut persoalan lainnya yang menanti penyelesaian.

"Lha ini yang diributkan malah soal tunjangan, parfum, kasur, dan tetek bengek lainnya. Tolonglah mindset-nya diperluas," kata dia.

Fahri menegaskan urusan keuangan di parlemen selama ini dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR. Dalam hal ini, Setjen DPR berdiri di bawah eksekutif melalui Kementerian PAN-RB.

"Uang di republik ini yang mutusin menteri keuangan. Kami enggak ngerti juga uang itu di mana. Kami ngertinya uang ada sekian, dikasihnya sekian,” kata politikus PKS ini. (obs)