Klinik Modern DPR Baru Sebatas Wacana

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pengadaan klinik modern Dewan Perwakilan Rakyat masih dibahas dalam visi misi Rencana Strategis DPR selama lima tahun ke depan. Pengadan klinik merupakan bagian dari rencana penataan kompleks parlemen senayan yang modern.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menegaskan rencana pembangunan klinik modern itu belum masuk pada pembahasan menyangkut anggaran, teknis dan pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan dinamika proses perwujudan visi dan misi yang disampaikan dalam Renstra.

Pilihan Redaksi Agung Minta DPR Beri Kado untuk Rakyat Pembatalan Gedung Baru Kualitas DPR Justru Merosot Pasca Reformasi Akbar Tandjung Minta DPR Evaluasi Megaproyek Rp2,7 Triliun Selain Gedung, DPR Ajukan Rencana Bangun Klinik Modern

"Ini konteksnya ada masukan dari teman-teman dimulai dengan rapat konsultasi fraksi, yaitu DPR akan dibawa menjadi parlemen yang modern, lah modernnya seperti apa, tentunya itu masih dalam tahap pembahasan," ujar Taufik saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (2/9).

Modern yang dimaksud Taufik adalah membangun parlemen yang mudah diakses oleh publik dengan kondisi kemajuan informasi yang dimiliki saat ini. Dalam hal ini, fasilitas yang ada di DPR perlu mengikuti kemajuan zaman yang sudah serba didukung oleh teknologi.

Pertimbangan pengadaan klinik modern pun menjadi salah satu pertimbangan. Salah satunya berkaitan dengan permudahan akses terhadap klinik modern. Fasilitas itu diharapkan nantinya bisa lebih representatif untuk digunkan oleh anggota dewan maupun publik.

"Kalau sekarang misalnya kapasitas dianggap belum memadai, tinggal nanti dibahas apakah perlu menambah kapasitasnya. Atau mungkin bisa lebih mempermudah akses sekaligus transformasinya dari DPR menuju klinik," kata dia.

Taufik menekankan bahwa niat pembangunan klinik modern belum dibahas secara terperinci berkaitan dengan hal teknis maupun anggaran yang dibutuhkan.

Dia pun memastikan realisasi pengadaan klinik tetap membutuhkan persetujuan dari pemerintah. Sehingga komitmen DPR dalam hal ini tetap berpegang kepada pertimbangan dari pemerintah.

"Kalau pemeritah tidak setuju, ya kita menghargai. Sebab hasil rapat pimpinan, kami tetap memperhatikan aspek situasi perekonomian yang sedang tidak bersahabat, itu poin pentingnya," kata Taufik. (meg)