Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin rapat koordinasi fraksi yang juga dihadiri para petinggi partai, Kamis (17/9).
Rapat yang digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta ini membahas beberapa rancangan undang-undang yang akan digodok di DPR.
Selain anggota fraksi, beberapa petinggi partai yang juga anggota kabinet juga hadir seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Puspayoga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey mengatakan, agenda utama rapat kali ini adalah mendengarkan hasil kerja Fraksi PDI Perjuangan yang sudah bekerja selama hampir setahun.
"Jadi ada beberapa rancangan revisi Undang-Undang yang menjadi catatan fraksi untuk bisa diselesaikan di masa sidang sekarang," kata Olly.
Terkait dengan rancangan revisi undang-undang, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan bahwa ada tiga revisi undang-undang yang jadi arahan utama Megawati.
Tiga arahan itu menyangkut revisi Undang-Undang Keamanan Nasional, Rancangan Undang-Undang Pertanahan, dan ketiga adalah mengawal perjalanan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Jadi harus hati-hati soal undang-undang terkait revisi UU KPK," kata Bambang.
Bambang pun menegaskan bahwa Megawati mewanti-wanti para kader PDI Perjuangan agar tidak ada lagi yang terjerat kasus korupsi. Yang terbaru, Adriansyah, mantan kader PDI Perjuangan terjerat korupsi oleh KPK.
Megawati, kata Bambang, sedih bahwa nama PDI Perjuangan masih dibawa-bawa dalam kasus Adriansyah padahal dia sudah dipecat oleh PDI Perjuangan.
(sur)