Sekjen DPR Bantah Kenaikan Tunjangan untuk Tingkatkan Kinerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti menyangkal kenaikan tunjangan secara khusus diusulkan untuk mendongkrak kinerja anggota dewan. Secara garis besar ia mengatakan hal itu diusulkan karena perlu adanya penyesuaian kembali untuk tunjangan anggota dewan.

Ia memberikan contoh tunjangan listrik untuk rumah dinas anggota dewan. "TDL (Tarif Dasar Listrik) sudah naik, inflasi berapa tahun," ucap Win di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9).

Pilihan Redaksi Banggar Sebut Setjen Inisiator Kenaikan Tunjungan Dewan PDIP: Kenaikan Tunjangan DPR Bikin Malu PDIP: Tak Ada Urgensi Menaikkan Tunjangan Anggota Dewan Ekonomi Sulit, Demokrat Tak Setuju Kenaikan Tunjangan DPR Jokowi Bisa Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR

Win juga menjelaskan dinaikkannya tunjangan telepon. Ia mengatakan hal ini berkaitan pada penekanan fungsi representasi anggota dewan. Kenaikan tunjangan komunikasi ini dapat membantu anggota dewan untuk membangun dan berada "sedekat" mungkin dengan masyarakat.

Dengan begitu, ujar Win, anggota dewan tahu problem masyarakat sehingga bisa diakomodasi dalam kebijakan yang akan dihasilkan. "Yang penting komunikasi harus difasilitasi," tuturnya.

Selain itu, menurut dia, tunjangan DPR sudah lama tidak naik. Bagi Win, besaran kenaikan tunjangan tersebut wajar. Ia pun mengatakan Menteri Keuangan juga menilai wajar atas angka tersebut. (Baca: Kinerja Tak Optimal, PPP Sebut DPR Tak Pas Bahas Tunjangan)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengindikasikan ketidaksetujuannya terhadap usulan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR yang sudah direstui Kemenkeu.

Menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto orang yang berkecimpung di dunia politik tidak bisa terpaku pada kenaikan tunjangan saja. "Jangan berpikir tunjangan naik, kinerja naik. Orang politik itu bekerja tidak digaji pun tak masalah," kata Bambang saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Kamis (17/9).

Menurut Bambang, yang menggerakkan anggota DPR RI agar mau bekerja bukanlah pemikirannya melainkan hatinya. Setelah dari hati, maka politik akan dipimpin oleh ide, dan tak berhubungan dengan tunjangan.

Bambang mencontohkan para ketua dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan yang juga tak menerima gaji dari partai. Dia menegaskan pekerjaan politik benar-benar berawal dari hati. (Baca: Fahri Hamzah: Fraksi yang Tolak Kenaikan, Debatlah di Banggar)

Namun begitu, Bambang sadar bahwa dirinya akan disebut munafik jika mengatakan tak masalah tidak menerima gaji selama menjadi anggota DPR RI. "Nanti saya dikatakan sombong lagi oleh yang lain," kata Bambang. "Makanya tergantung hati dan Pancasila, resapkan dalam hatimu, dalam pikiranmu."

Menurut Bambang jika berbicara kenaikan gaji dan tunjangan maka harus memikirkan juga soal Pancasila. Pasal kedua Pancasila yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" dianggap harus jadi acuan jika membicarakan soal kenaikan tunjangan dan gaji.

"Jika Menkeu telah menyetujui maka perlu ditanyakan saat dia menandatangani bagaimana."


(obs)