Menko Luhut: Dari Kacamata Kami, Penyandera WNI Bukan OPM
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Jumat, 18 Sep 2015 17:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat penyandera Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Kalau dari kacamata kami, tidak begitu (OPM) karena mereka termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dari kepolisian. Untuk itu, makanya masalah ini melibatkan polisi," kata Luhut saat ditemui di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).
Ia juga menegaskan bahwa dua WNI yang disandera merupakan warga biasa yang bekerja sebagai penebang kayu. Luhut menampik adanya dugaan warga tersebut merupakan intel.
"Detailnya saya belum bisa buka, tetapi yang paling penting ini sudah selesai dengan baik tanpa ada banyak kegaduhan di luar," katanya.
Luhut menilai pembebasan sandera tersebut telah berjalan dengan sangat baik sehingga tidak menimbulkan korban. Menurutnya, ini merupakan kerja sama yang terpadu dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis TNI.
"Pemerintah Papua Nugini dan pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi yang intensif dan TNI telah menyiapkan unsur-unsur bantuan bila diminta oleh pemerintah Papua Nugini. Kita punya pasukan anti teror dan kita sudah siapkan bila diperlukan," katanya.
Luhut juga menilai Presiden Joko Widodo terinformasi dengan baik dalam penyelesaian kasus ini. Komunikasi yang lancar antara Jokowi dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill juga dinilai sangat efektif dalam mempercepat pelepasan dua tersandera WNI.
"Kedua kepala negara mengerti semua proses pembebasan dua sandera tadi. Proses pengambilan keputusan ini merupakan satu contoh di mana dilakukan koordinasi dengan baik tanpa banyak memberikan rilis kepada media sampai operasi ini selesai," katanya.
Pagi tadi baru saja diadakan rapat antara Luhut dengan sejumlah pejabat membahas berbagai kasus, salah satunya kasus disanderanya WNI di Papua Nugini.
Tampak Menlu Retno Marsudi, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Endang Sodik, dan Kepala BIN Sutiyoso.
Selain itu, terlihat pula politisi Partai Golongan Karya Yorrys Raweyai dan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. "OPM ini masalah dari tahun 1959. OPM itu organisasinya banyak dan menyebar, jadi bukan hanya satu," ujar Yorry yang kelahiran Serui, Papua ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, dua WNI yang lebih dari sepekan disandera kelompok bersenjata di Papua Nugini telah dibebaskan. Keduanya, Ladiri Sudirman dan Badar, saat ini dalam keadaan lemah.
Kedua sandera tersebut semestinya bisa bebas Rabu kemarin namun terkendala faktor cuaca. Menurut Luhut, helikopter penjemput sempat tidak bisa mencapai lokasi sandera karena terhalang cuaca buruk.
Sudirman dan Badar diserang di Keerom, Papua, saat sedang bekerja mengolah kayu bersama rekan-rekannya. Mereka lantas dibawa menyeberang ke Vanimo, Papua Nugini
(hel)
"Kalau dari kacamata kami, tidak begitu (OPM) karena mereka termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dari kepolisian. Untuk itu, makanya masalah ini melibatkan polisi," kata Luhut saat ditemui di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).
Ia juga menegaskan bahwa dua WNI yang disandera merupakan warga biasa yang bekerja sebagai penebang kayu. Luhut menampik adanya dugaan warga tersebut merupakan intel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut juga menilai Presiden Joko Widodo terinformasi dengan baik dalam penyelesaian kasus ini. Komunikasi yang lancar antara Jokowi dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill juga dinilai sangat efektif dalam mempercepat pelepasan dua tersandera WNI.
"Kedua kepala negara mengerti semua proses pembebasan dua sandera tadi. Proses pengambilan keputusan ini merupakan satu contoh di mana dilakukan koordinasi dengan baik tanpa banyak memberikan rilis kepada media sampai operasi ini selesai," katanya.
Pagi tadi baru saja diadakan rapat antara Luhut dengan sejumlah pejabat membahas berbagai kasus, salah satunya kasus disanderanya WNI di Papua Nugini.
Tampak Menlu Retno Marsudi, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Endang Sodik, dan Kepala BIN Sutiyoso.
Selain itu, terlihat pula politisi Partai Golongan Karya Yorrys Raweyai dan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. "OPM ini masalah dari tahun 1959. OPM itu organisasinya banyak dan menyebar, jadi bukan hanya satu," ujar Yorry yang kelahiran Serui, Papua ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, dua WNI yang lebih dari sepekan disandera kelompok bersenjata di Papua Nugini telah dibebaskan. Keduanya, Ladiri Sudirman dan Badar, saat ini dalam keadaan lemah.
Kedua sandera tersebut semestinya bisa bebas Rabu kemarin namun terkendala faktor cuaca. Menurut Luhut, helikopter penjemput sempat tidak bisa mencapai lokasi sandera karena terhalang cuaca buruk.
Sudirman dan Badar diserang di Keerom, Papua, saat sedang bekerja mengolah kayu bersama rekan-rekannya. Mereka lantas dibawa menyeberang ke Vanimo, Papua Nugini
(hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK