NasDem Pertanyakan Adanya Celah Pembatalan Seluruh Capim KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Patrice Rio Capella mengaku tidak mengetahui apakah ada celah bagi DPR untuk menolak calon pimpinan KPK pilihan panitia seleksi (pansel). Menurutnya, DPR harus memilih dari sejumlah calon yang telah diajukan Presiden Joko Widodo.

Oleh sebab itu, ia mengatakan DPR tidak pada posisi untuk membatalkan hasil penyeleksian pansel capim KPK. Bahkan, menurutnya, Presiden Joko Widodo juga tidak dalam posisi dapat mengubah atau membatalkan pilihan pansel.

Pilihan Redaksi Komisi III Minta Pansel Capim KPK Datangi DPR Jelaskan Hasil Uji Capim KPK, Akseptabilitas Politik di DPR Perlu Diwaspadai Komisi III Tak Ingin Kecolongan di Uji Capim KPK Hari Ini DPR Gelar Rapim Bahas Capim KPK DPR Terima 8 Nama Calon Pimpinan KPK Istana Mengaku Sudah Serahkan Delapan Nama Pimpinan KPK

"Jadi harus ada yang dipilih. Saya tidak tahu apa ada mekanisme menolak (semua) sehingga pansel mengulang kembali," ucap Patrice di Jakarta Convention Center, Senin (21/9).

Dalam Pasal 30 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, DPR diwajibkan memilih dan menetapkan lima calon yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Indonesia.

Tak hanya itu, dalam ayat 11, DPR diwajibkan untuk menetapkan siapakah yang menjadi ketua lembaga anti rasuah tersebut. Sementara empat lainnya secara otomatis menjadi wakil ketua.

Namun, Ia mengaku Fraksi NasDem hingga saat ini belum membahas mengenai delapan calon komisioner KPK yang telah diajukan Presiden Jokowi. Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini juga mengatakan belum ada satu calon pimpinan KPK yang mulai mendekati Partai NasDem untuk meminta dukungan.

Dalam kesempatan berbeda, Politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan tidak ada satu pun calon pimpinan KPK yang masuk dalam kriterianya. Baik delapan calon pilihan pansel atau dua calon yang telah diuji kelayakan dan kepatutannya.

Itu disampaikannya karena ia melihat tidak ada satu pun calon yang jelas menargetkan kapan Indonesia bebas dari korupsi. "Tidak ada yang jelas memaparkan zero corruptionnya. Jadi enggak ada yang masuk pilihan saya," tutur Wakil Ketua Komisi Hukum DPR.

Namun, ia mengatakan hal tersebut merupakan pandangan pribadinya. Desmond mengungkapkan belum ada pembahasan calon pimpinan KPK di tingkat fraksi.

Delapan nama yang masuk ke meja pimpinan DPR hasil saringan Tim Pansel adalah Saut Situmorang, Surya Chandra, Alexander Marwata, Basariah Panjaitan, Agus Rahardjo, Sujanarko, Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhammad Syarif.

Dua nama Capim KPK lain yang sudah menjalani uji kelayakan pada tahun lalu, yakni Busyro Muqaddas dan Roby Arya Brata. (obs)