NasDem Pertanyakan Target Pansus Pelindo II
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Senin, 21 Sep 2015 15:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Hukum DPR Patrice Rio Capella mempertanyakan apa yang menjadi target dari dibentuknya Panitia Kerja Khusus (Pansus) PT Pelindo II. Menurutnya, pansus ini harus jelas tolak ukur dan target kerjanya.
"Pansus untuk apa? Jangan sampai seperti Pansus Century," ucap Rio di Jakarta Convention Center, Senin (21/9).
Ia mengaku tidak mengerti tujuan dari dibentuknya pansus tersebut. Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini mempertanyakan apakah pansus nantinya dapat memaksa pembatalan kontrak PT Pelindo II dengan Jakarta International Container Terminal. (Baca juga: DPR Minta Ide Bentuk Pansus Pelindo II Jangan Dihebohkan)
Terkait perkara hukum, Rio mengingatkan hal itu telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Rio juga mempertanyakan apakah nantinya Pansus akan mengusut tentang pencopotan Komisaris Jenderal Budi Waseso dari Kepala Bareskrim Polri. Penggantian Kabareskrim Polri sering dikaitkan pada pengusutan PT Pelindo II yang diawali perkara dwelling time.
"Penggantian Budi Waseso kan prerogatif Kapolri Badrodin Haiti. Jadi targetnya apa?" tuturnya. (Baca juga: RJ Lino Dinilai Pamer Kedekatan dengan Penguasa)
Sebelumnya, Anggota Komisi Hukum DPR Masinton Pasaribu menyatakan inisiasi pembentukan pansus kasus dugaan korupsi di Pelindo II urgen dilakukan karena ini bersifat multi kompleks dan perlu penanganan dari anggota dewan.
Berdasarkan informasi dan laporan yang diterima Komisi III, kata Masinton, telah terjadi dugaan sejumlah pelanggaran di Pelindo II berupa penyimpangan dan penyelewengan dana, dugaan pencucian uang, masalah perpanjangan kontrak anak perusahaan dengan investor Hong Kong, persoalan waktu bongkar muat, serta urusan ketenagakerjaan.
Sementara Panja Komisi VI DPR berharap kontrak kerja PT Pelindo II dan JICT dapat dibatalkan sebagai output Pansus Pelindo II. Tak hanya itu, panja Komisi VI juga berharap ada perubahan sikap dari Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino yang dianggap semena-mena.
Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino mengaku siap menghadapi pembentukan panitia khusus (pansus) maupun panitia kerja (panja) yang digagas antar komisi di Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca juga: Sengkarut Pelindo II dalam Intaian Parlemen)
"Saya siap karena ini kewajiban kami sebagai warga negara," kata Lino di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).
Lino yakin pihaknya sudah menjalani perusahaan sesuai dengan prosedur dan melalui proses ketat di pelabuhan. Dalam hal ini Lino juga telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit keuangan sebagai bentuk transparansi perusahaan. "Jadi saya ingin tunjukan kami sangat transparan," kata Lino.
Mengenai salah satu pembentukan panja dan pansus yang disebut akibat kedekatan antara Lino dan penguasa, ia menepis dan menyebut tidak memiliki dukungan apapun.
"Jadi gini, banyak orang bilang saya punya backing. Backing saya itu apa yang saya kerjakan," kata Lino. (hel)
"Pansus untuk apa? Jangan sampai seperti Pansus Century," ucap Rio di Jakarta Convention Center, Senin (21/9).
Ia mengaku tidak mengerti tujuan dari dibentuknya pansus tersebut. Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini mempertanyakan apakah pansus nantinya dapat memaksa pembatalan kontrak PT Pelindo II dengan Jakarta International Container Terminal. (Baca juga: DPR Minta Ide Bentuk Pansus Pelindo II Jangan Dihebohkan)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Anggota Komisi Hukum DPR Masinton Pasaribu menyatakan inisiasi pembentukan pansus kasus dugaan korupsi di Pelindo II urgen dilakukan karena ini bersifat multi kompleks dan perlu penanganan dari anggota dewan.
Berdasarkan informasi dan laporan yang diterima Komisi III, kata Masinton, telah terjadi dugaan sejumlah pelanggaran di Pelindo II berupa penyimpangan dan penyelewengan dana, dugaan pencucian uang, masalah perpanjangan kontrak anak perusahaan dengan investor Hong Kong, persoalan waktu bongkar muat, serta urusan ketenagakerjaan.
Sementara Panja Komisi VI DPR berharap kontrak kerja PT Pelindo II dan JICT dapat dibatalkan sebagai output Pansus Pelindo II. Tak hanya itu, panja Komisi VI juga berharap ada perubahan sikap dari Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino yang dianggap semena-mena.
Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino mengaku siap menghadapi pembentukan panitia khusus (pansus) maupun panitia kerja (panja) yang digagas antar komisi di Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca juga: Sengkarut Pelindo II dalam Intaian Parlemen)
"Saya siap karena ini kewajiban kami sebagai warga negara," kata Lino di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).
Lino yakin pihaknya sudah menjalani perusahaan sesuai dengan prosedur dan melalui proses ketat di pelabuhan. Dalam hal ini Lino juga telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit keuangan sebagai bentuk transparansi perusahaan. "Jadi saya ingin tunjukan kami sangat transparan," kata Lino.
Mengenai salah satu pembentukan panja dan pansus yang disebut akibat kedekatan antara Lino dan penguasa, ia menepis dan menyebut tidak memiliki dukungan apapun.
"Jadi gini, banyak orang bilang saya punya backing. Backing saya itu apa yang saya kerjakan," kata Lino. (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK