Pimpinan DPR Minta MKD Tidak Bocorkan Perkara Trump ke Publik
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Rabu, 23 Sep 2015 13:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan DPR rupanya telah melayangkan surat resmi kepada Mahkamah Kehormatan Dewan agar merahasiakan proses pemeriksaan dalam penyelidikan perkara tanpa aduan atas dugaan pelanggaran kode etik terkat kunjungan delegasi DPR ke Amerika Serikat.
Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan dibuat pada Kamis pekan lalu (17/9) menanggapi permintaan MKD untuk meminta keterangan kepada Sekjen DPR. (Baca juga: Mahkamah Kehormatan DPR Klaim Tak Ada Perpecahan)
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pimpinan DPR memahami permintaan MKD untuk meminta keterangan Sekjen DPR karena memang telah menjadi kewenangannya.
Meski demikian, pimpinan mengingatkan agar proses penanganan perkara dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemeriksaan pelanggaran kode etik yang mengharuskan MKD dan sistem pendukungnya untuk menjaga kerahasiaan proses pemeriksaan.
Dengan merujuk Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD, pimpinan DPR tidak memperkenankan MKD mempublikasikan apapun sampai perkara tersebut diputus.
"Sehubungan dengan kerahasiaan proses penanganan perkara, pimpinan meminta perhatian MKD untuk tidak membuka perkara tersebut, baik secara individu maupun secara kelembagaan MKD kepada media massa dalam bentuk dan cara apapun," demikian bunyi penggalan isi surat tersebut.
Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad membenarkan surat dari pimpinan DPR itu telah diterima oleh MKD. Surat itu ditandangani Fahri karena elite Partai Keadilan Sejahtera itu merupakan pimpinan DPR yang ditunjuk menangani MKD. (Baca juga: Aryo Djojohadikusumo: Prabowo Tak Marah dengan Fadli Zon)
Dasco menilai wajar surat tersebut selama dimaknai dalam konteks mengingatkan tata beracara pemeriksaan. Namun dia menekankan pada prinsipnya proses pemeriksaan bisa diakses publik.
"Kalau saya sudah bilang, proses oke dipublikasikan, perkara tidak. Mungkin Fahri menilai ada anggota MKD yang lain," kata Dasco saat dikonfirmasi Selasa (22/9) malam.
Dasco menanggapi surat tersebut tidak lebih sebatas bentuk mengingatkan kembali prosedur dan mekanisme pemeriksaan. "Tapi ya itu kan tidak usah dibuat surat juga sudah ada di tata beracara," kata Dasco.
(hel)
Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan dibuat pada Kamis pekan lalu (17/9) menanggapi permintaan MKD untuk meminta keterangan kepada Sekjen DPR. (Baca juga: Mahkamah Kehormatan DPR Klaim Tak Ada Perpecahan)
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pimpinan DPR memahami permintaan MKD untuk meminta keterangan Sekjen DPR karena memang telah menjadi kewenangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan merujuk Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD, pimpinan DPR tidak memperkenankan MKD mempublikasikan apapun sampai perkara tersebut diputus.
Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad membenarkan surat dari pimpinan DPR itu telah diterima oleh MKD. Surat itu ditandangani Fahri karena elite Partai Keadilan Sejahtera itu merupakan pimpinan DPR yang ditunjuk menangani MKD. (Baca juga: Aryo Djojohadikusumo: Prabowo Tak Marah dengan Fadli Zon)
Dasco menilai wajar surat tersebut selama dimaknai dalam konteks mengingatkan tata beracara pemeriksaan. Namun dia menekankan pada prinsipnya proses pemeriksaan bisa diakses publik.
"Kalau saya sudah bilang, proses oke dipublikasikan, perkara tidak. Mungkin Fahri menilai ada anggota MKD yang lain," kata Dasco saat dikonfirmasi Selasa (22/9) malam.
Dasco menanggapi surat tersebut tidak lebih sebatas bentuk mengingatkan kembali prosedur dan mekanisme pemeriksaan. "Tapi ya itu kan tidak usah dibuat surat juga sudah ada di tata beracara," kata Dasco.
(hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK