Pemerintah Siapkan Pesawat Pengebom Air untuk Atasi Asap

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah tengah melihat kemungkinan penyiapan pesawat bom air (water bombing) untuk mengurangi dampak asap akibat kebakaran lahan tahun depan.

"Kami melihat juga bagaimana untuk tahun depan penyiapan pesawat waterbombing supaya dari sekarang sudah disiapkan, jadi jangan (seperti) kejadian saat ini," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/9).

Pilihan Redaksi Singapura Sebut Empat Perusahaan Indonesia Pemicu Kabut Asap Malaysia Tidak Lindungi Perusahaan Pembakar Hutan Indonesia Kabut Asap Kembali Selimuti Pontianak Pengusaha Sawit Menolak jadi Kambing Hitam Kebakaran Lahan

Dengan demikian, imbuh Luhut, 25 pesawat milik Indonesia yang digunakan untuk menjatuhkan air bisa berfungsi lebih efektif. Ia menjelaskan, hal itu dilakukan bukan dengan menambah kuantitas pesawat, melainkan dengan menambah jumlah air yang diangkut oleh masing-masing burung besi tersebut.

"Tidak dengan menambah, justru kami mau lihat kenapa jumlahnya mesti 25. Mungkin lebih kecil (jumlahnya), tapi pesawatnya lebih efektif, misalnya bisa mengangkut 15 ton air, daripada 4 ton air," kata dia.

Menurut Luhut, pembakaran gambut yang terjadi di Kalimantan sulit sekali dipadamkan. Selain itu, tutur dia, memang ada kebiasaan masyarakat sejak dulu membakar atau membuka ladangnya dengan membakar.

"Tapi kan sekarang jumlah itu jadi bertambah, sehingga menimbulkan masalah lingkungan yang begitu parah," ujar dia.

Agar tak terulang tahun depan, Luhut memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa tindakan preventif, selain menyiapkan alat pemadaman seperti pesawat bom air, di antaranya penyiapan tugas dan tanggung jawab bupati, gubernur, dan pemerintah pada tingkat pusat.

"Nah layer-layer tanggungjawab ini betul-betul diterjemahkan, dijabarkan, sehingga apa berbuat apa tahu," kata dia.

Tindakan preventif lainnya, lanjut Luhut, yakni membuat kanal-kanal sehingga air bisa ditampung dan dimanfaatkan secara cepat untuk pemadaman.

Sementara untuk lahan bekas terbakar, papar Luhut, pemerintah akan mengingatkan secara tegas dan memasukkan pemilik beserta direksinya dalam daftar hitam (blacklist), sehingga tahun depan tidak mengulangi perbuatannya.

Luhut menyebutkan, area yang terbakar itu kalau sudah habis maka akan dikembalikan fungsinya oleh pemerintah. "Sebenarnya ada beberapa juta hektar lahan gambut yang dibagikan selama ini, sebenarnya tak boleh untuk kelapa sawit," ujar dia.

"Dan ada juga lahan itu yang izinnya untuk HTI (hutan tanaman industri), tapi digunakan kelapa sawit, jadi itu juga Menteri (Kehutanan dan Lingkungan Hidup) Siti Nurbaya sekarang sedang mengelompokkan dan memperbaiki itu semua," kata dia.

Terkait penegakan hukum hutan, Luhut menjamin bahwa kini ada citra satelit dengan resolusi tinggi yang mampu menunjukkan poin-poin siapa saja pemilik lahan, kapan terjadinya pembakaran, adakah upaya pemadaman, dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka pelaku akan kesulitan untuk mengelak.

"Polri juga sangat aktif. Kemarin kami bersama dengan Kapolri (Jenderal Badrodin Haiti) di Banjarmasin. Beliau justru memberikan data-data dan bertukar data dengan Menteri Siti dan menurut saya sangat bagus kerja samanya," ujar dia.

(den)