Kepala BIN Siap Bentuk Satgas Kelompok Separatis di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso berencana membentuk satuan tugas khusus untuk menangani permasalahan kelompok separatis di Papua. Rencana ini terlontar saat pihaknya melakukan rapat kerja tertutup dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat.

Sutiyoso mengatakan pembahasan yang berlangsung dengan Komisi I berkisar soal separatis di Papua maupun Aceh. Kedua lembaga lantas sepakat penanganan separatis harus dilakukan secara serius dan mengedepankan penyelesaian damai. "Karena itu kami bentuk Satgas Damai Papua dari unsur BIN dan lain-lain di daerah," kata Sutiyoso di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (28/9).

Pilihan Redaksi Lambert Pekikir: Pemerintah RI Tak Serius Atasi Konflik Papua Lambert Pekikir: Tudingan OPM Menyandera WNI itu Lucu Menko Luhut: Dari Kacamata Kami, Penyandera WNI Bukan OPM

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan nantinya, unsur yang terdapat di satgas terdiri dari anggota BIN daerah dan termasuk melibatkan Badan Intelijen Strategis (BaIS), pihak kepolisian, serta anggota Komando Pasukan Khusus.

Tujuan pembentukan Satgas Damai Papua menurut Sutiyoso adalah mengedepankan pendekatan kesejahteraan yang salah satunya menggunakan bujuk rayu kepada kelompok separatis yang ada di hutan-hutan. Ini dilakukan  agar mereka meletakkan senjata. "Kita bujukin agar mereka mau sadar mereka turun dan setia kepada NKRI," kata Sutiyoso.

Meski begitu Sutiyoso mengatakan pihaknya tidak akan segan bertindak tegas dan tidak akan membiarkan kelompok separatis untuk melakukan kekacauan. Sebab, menurutnya meski kelompok separatis tersebar dan berpakaian sipil, namun mereka memiliki senjata. "Mereka walaupun berpakaian sipil adalah orang bersenjata yang bisa membunuh kita, membunuh siapa saja. Kita akan tegas saja," kata Sutiyoso.

Sutiyoso berharap, nantinya Satgas juga akan berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengingatkan mengenai target program-program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat. Adapun soal anggaran, hal ini sudah mencakup dalam pagu anggaran yang telah diajukan untuk operasional BIN tahun 2016.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan pembahasan antara komisinya dengan BIN tidak secara spesifik membicarakan pembentukan Satgas. Namun, Politikus Golkar itu menjelaskan komisinya hanya membicarakan tentang ancaman separatisme yang ada di Papua dan Aceh serta bentuk penanganannya. Mereka  sepakat, pendekatan di Papua, harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo. "Kita sepakat pendekatan ke depan terkait dinamika yang terus berkembang harus in line dengan pendekatan baru yang dikenalkan Presiden Jokowi," kata Tantowi.

Pendekatan ini menurut Tantowi dilakukan dengan cara merangkul kebebasan para tahanan politik dan membuka diri terhadap pers asing. Isu keamanan kelompok bersenjata di Papua kembali merebak dua pekan lalu. Saat itu, dua penebang kayu asal Indonesia bernama Badar dan Sudirman diserang kelompok bersenjata di Keerom, Papua, dan kemudian dibawa menyeberang ke Skouwtiau, Vanimo, Papua Nugini. Keduanya berhasil dibebaskan aparat keamanan Papua Nugini pada Jumat (18/9) lalu dan diamankan ke Indonesia melalui petugas keamanan perbatasan.

Anggaran BIN dalam APBN 2015 dialokasikan sebesar Rp 2,6 triliun. Namun, anggaran ini ternyata turun dalam RUU APBN 2016, anggaran BIN hanya dialokasikan Rp 1,59 triliun. Melihat hal ini Sutiyoso meminta kepada Komisi I DPR pada rapat pembahasan anggaran agar pagu anggaran BIN pada 2016 dapat mencapai angka Rp 3,7 triliun. Angka itu menurutnya bukanlah jumlah yang besar. (obs)