Pemerintah Tidak Akan Minta Maaf ke Korban G30S

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G 30S.

Luhut menuturkan, dia baru saja berbincang dengan Presiden Joko Widodo terkait G30S dan memastikan tidak pernah ada pikiran sampai ke permintaan maaf kepada korban.

"Barusan saya bicara dengan Presiden, kami tidak ada pikiran sampai minta maaf mengenai peristiwa PKI," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).

Jikalau memang harus memohon maaf, Luhut mempertanyakan kepada siapa seharusnya negara meminta maaf. Karena kedua belah pihak merupakan korban dari peristiwa tersebut.

"Kalau minta maaf, minta maaf siapa? Siapa memaafkan? Apa yang dimaafkan? Kan jadi panjang. Tapi biarkanlah kami nanti melihat format yang pas untuk menyelesaikan persoalan ini. Percaya sama kami, kami akan mencari format yang pas," kata dia.

Pilihan Redaksi Genjer-genjer: Dendang Tercela Lagu Stigma TNI Angkatan Darat Bantah Perintahkan Pemutaran Film G30S Derita Tahanan Politik 1965: Disetrum dan Kerja Paksa Cerita Janda Lekra Berebut Rumah dengan Tentara

Alih-alih meminta maaf, tutur Luhut, pemerintah lebih berupaya untuk merumuskan bagaimana cara melakukan rekonsiliasi yang sesuai format dan cara-cara Indonesia, terhadap beberapa pelanggaran. Langkah itu dianggap penting untuk masa depan agar Indonesia tidak menjadi bangsa pendendam, melainkan bangsa yang berani melihat ke depan untuk menjadi lebih baik.

(Baca: Setengah Abad Selepas G30S)

Mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu menjelaskan, dalam rekonsiliasi akan dilihat sampai sejauh mana peristiwa itu dapat diungkap, karena tidak banyak data-data yang ada. Ia berpandangan, jika orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut sudah banyak yang meninggal, maka proses hukum akan sulit dilakukan.

"Kalau proses hukum orangnya sudah banyak yang meninggal, mau diapakan lagi? Jadi kami hanya melihat masa depan dari anak cucunya. Jangan sampai dihukum lagi, mungkin terhadap peristiwa-peristiwa yang lalu," ujar dia.

Luhut dengan tegas membantah isu yang menyebutkan seolah-olah pemerintah yang dipimpin Jokowi disusupi Partai Komunis Indonesia (PKI). "Saya pikir itu yang menjadi isu seolah-olah pemerintah ini disusupi PKI segala macam. Itu sama sekali konteks tidak benar," kata dia.

Luhut menyampaikan, pihaknya telah bertemu dan akan kembali bertemu dengan beberapa tokoh dan lembaga yang fokus memperhatikan masalah ini seperti KontraS. Dalam pertemuan selanjutnya, ia mengaku akan lebih mendalami persoalan ini.

"Seharusnya bertemu di kantor dengan Wakil Jaksa Agung tapi ini kebetulan mungkin kami tunda besok. Tapi kira-kira saya sudah mendapat gambaran yang lebih jelas apa yang akan kita lakukan," ujar dia. (rdk)