Pemerintah Sepakat Buat Kanal Blok untuk Padamkan Asap

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terkena kabut asap mengadakan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan. Mereka sepakat untuk membuat kanal blok sebagai upaya memadamkan asap.

"Kemarin kunjungan presiden ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. presiden memerintahkan membuat blocking kanal itu ternyata berhasil. Itu akan kami jadikan model," kata Luhut di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (30/9).

Lihat juga: Temui Jokowi, Budi Gunawan Lapor Kebakaran Hutan

Pilihan Redaksi BNPB: Jumlah Hotspot di Sumatra dan Kalimantan Menurun Ragam Komentar Soal Bencana Kabut Asap BNPB: Penetapan Kabut Asap Jadi Bencana Nasional Tak Tepat Temui Jokowi, Budi Gunawan Lapor Kebakaran Hutan

Gubernur Jambi, Irman menyatakan bahwa pembuatan kanal blok dianggap pilihan tepat saat ini. Melalui cara itu, kebakaran dinilai tidak akan menyebar ke wilayah lain, bahkan hingga ke lapisan bawah lahan.

"Jadi canal blocking ini menjadi pilihan secara nasional," kata Irman usai mengikuti rapat terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Selama ini, Irman mengklaim telah membuat kanal blok tersebut. Setelah rapat kali ini, dia berniat memanggil seluruh bupati dan walikota di daerahnya, serta mengundang semua perusahaan.

"Itu untuk memberikan kontribusi agar semua pengelolaan di tanah gambut bisa menggunakan blocking," kata Irman.

Sementara Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya, mengatakan bahwa hutan yang paling banyak terbakar di daerahnya adalah lahan gambut. Karena itu perlu penanganan tersendiri.

"Kami bikin kanal supaya ada sumber air dan itu diblok. Karena kalau tidak diblok airnya justru lari," katanya.

Biasanya, meskipun sudah dipadamkan di atas permukaan kebakarannya, namun api di bawah permukaan masih menyala. Hal itu membuat asap terus menyala di lahan gambut.

"Misal hari ini upaya pemadaman hotspot nol, besok tiba-tiba bisa muncul lagi dua puluh padahal tidak ada yang bakar lagi," ujar Christiandy.

Di sisi lain, Penanggung jawab sementara Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo, mengatakan saat ini peningkatan status bencana nasional belum diperlukan. Dia menyatakan bahwa daerahnya membutuhkan peralatan, pendanaan, dan sarana prasarana.

"Belum ada status bencana nasional. Kami sedang melakukan upaya penanganan oleh daerah secara serentak," katanya. (utd)