Komisi Hukum DPR: BW Pasti Bebas Kalau Tak Bersalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Hukum DPR Akbar Faisal menghargai usulan penghentian kasus yang menimpa pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Namun Akbar mengangap usul puluhan akademisi itu tidak menjadi representasi mayoritas masyarakat Indonesia.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan proses hukum yang telah dilimpahkan Kepolisian ke Kejaksaan sebaiknya tetap dibiarkan berjalan, sebab di pengadilan Bambang bisa membuktikan semua pembelaannya. Dengan kata lain, intervensi membujuk Presiden Jokowi untuk turun tangan tidak diperlukan.

Lihat juga: Jaksa Agung Siap Beri Pertimbangan Soal Rencana SP3 Kasus BW

Pilihan Redaksi Jokowi Diminta Puluhan Agamawan Bebaskan Tiga Pimpinan KPK Pimpinan Komisi Hukum DPR Tolak Usulan SP3 Bambang Widjojanto Politikus PDIP Tolak Intervensi Jokowi dalam Perkara BW Jaksa Agung Siap Beri Pertimbangan Soal Rencana SP3 Kasus BW

"Saya yakin hakim juga tidak asal dalam memutuskan berdasar pertimbangan. Dia (Bambang) akan bebas kalau memang tidak apa-apa," ujar Akbar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10).

Akbar yakin polisi tidak bakal sembarangan menjerat seseorang dalam perkara. Jika benar Bambang merasa tidak bersalah, kata dia, pengadilan merupakan ajang untuk saling mendebat pembuktian dan pembelaan.

Meski Presiden Jokowi punya kekuatan untuk turun tangan menengahi persoalan, Akbar berharap perkara hukum yang menimpa Bambang diselesaikan hingga tuntas. Dengan demikian tidak ada lagi persoalan yang menggantung dan publik pun bisa mendapatkan kebenaran.

"Saya heran, selama ini kita begitu mengagung-agungkan supremasi hukum, tapi kenapa sekarang jadi seakan-akan memberikan keistimewaan pada satu kasus, sementara yang lain tidak," kata Akbar.

"Lagi pula ini sebenarnya kasus biasa. Sebaiknya kita tidak terlalu berlebihan," ujar Akbar.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bakal mempertimbangkan usulan agar pemerintah melalui Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam kasus yang menimpa Bambang Widjojanto.

“Masukan yang baik, nanti saya pertimbangkan,” kata Presiden Jokowi di sela-sela panen raya di Desa Sonorerjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu pekan lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi menanggapi usul yang disampaikan puluhan akademisi bidang hukum dan nonhukum yang berpendapat tidak ada cukup alasan secara hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Bambang Widjojanto hingga ke pengadilan.

Para akademisi yakin banyak pelanggaran atas hukum acara dan peraturan perundangan dalam proses penetapan tersangka dan penanganan perkara komisioner KPK nonaktif Bambang Widjojanto.

Bambang Widjojanto pada 23 Januari 2015 ditangkap Badan Reserse Kriminal Mabes Polri terkait kasus dugaan keterangan palsu soal penanganan sengketa pemilihan umum kepala daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada tahun 2010. (utd)