DPR: Pemerintah Jangan Lengah Tangani Rusuh Singkil

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Komisi Agama dan Sosial Dewan Perwakilan Rakyat memperingatkan pemerintah untuk tidak lengah dalam mengatasi masalah kerusuhan Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Pemerintah diminta segera mengambil langkah-langkah yang nyata dan strategis untuk menentramkan dan menertibkan warga Aceh Singkil. Langkah-langkah itu diperlukan agar isu menyangkut soal suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di seputar kejadian bisa disingkirkan. (Baca: PBNU Duga Rusuh Aceh Singkil Manfaatkan Momen Keagamaan)

“Di tengah situasi seperti ini pemerintah tak boleh lengah sedikitpun. Apalagi, isu-isu SARA seperti ini sangat efektif untuk menyulut konflik berkepanjangan,” kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan pada CNN Indonesia, Kamis (15/10).

Pilihan Redaksi MUI Minta Polisi Buru Dalang Rusuh di Aceh Singkil Bentrok Aceh Singkil, Mendagri Evaluasi Aturan Rumah Ibadah Pengungsi dari Aceh Singkil ke Tapanuli Terus Berdatangan Komnas Perempuan: Pemerintah Gagal Jamin Kebebasan Beribadah

Saleh mengatakan aparat keamanan perlu menelusuri duduk persoalan sesungguhnya di balik kasus itu. Dengan begitu pemerintah bisa mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada.

Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi pertemuan antara kelompok-kelompok yang bersengketa. Semestinya setiap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan dialog. Sejalan dengan itu, aturan hukum yang berlaku harus ditegakkan secara konsisten.

“Negara mesti hadir sebagai perekat kohesivitas sosial. Karena itu dalam menangani kasus-kasus seperti ini perlu keseriusan dan kehati-hatian.”

Saleh mengatakan aturan perizinan pendirian rumah ibadah sudah ada aturannya. Semua pihak diharapkan mengikuti aturan tersebut. Jika semua persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi, semestinya tidak ada hal yang sulit.

“Itulah yang perlu dicermati secara baik. Kalau tidak memenuhi syarat, warga tidak boleh memaksakan,” tutur dia. (Baca: Jokowi Bicara Soal Kerusuhan Aceh Singkil Lewat Media Sosial)

Sebaliknya, lanjut anggota Fraksi PAN dapil Sumut ini, jika memenuhi syarat, pemerintah harus memberikan izin. Karena itu, aturan tentang pendirian rumah ibadah itulah yang perlu ditegakkan. (obs)