DPRD Jakarta Akan Hitung Ulang Biaya Operasional Ahok-Djarot

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil DPRD Jakarta Muhammad Taufik menyayangkan biaya operasional gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang mencapai Rp54 miliar per tahun. Dia pun mengatakan pihaknya sedang mengkaji dan menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengambil biaya operasional dalam batas maksimal.

"Itu besar enggak jumlahnya? Rp54 miliar untuk dua orang (gubenur dan wagub), anggaran gaji 106 anggota DPRD saja Rp59 miliar,  Ini makannya kita mau kaji kenapa bisa sebesar itu," kata Taufik, di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).

Lihat juga: Polda Metro Siap Luncurkan Tempat Aman Anak

Taufik menjelaskan aturan mengenai dana operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Taufik mengatakan dalam aturan tersebut jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas Rp500 miliar maka dana operasional daerah tersebut minimal 0,5 persen hingga 0,15 dari PAD.

"Rp54 miliar itu dana operasional maksimal yang bisa diambil, harusnya tidak perlu diambil secara maksimal, Rp54 miliar per tahun itu sama saja Rp4,5 miliar per bulan, Rp150 juta per hari, itu buat apa ajah," kata Taufik.

Lihat juga: Ketua DPRD Tak Masalah Ahok Cari Investor ke Singapura

Menurutnya, selama ini biaya operasional Pemprov DKI Jakarta tidak pernah dibuka ke publik. Namun, untuk kali ini Taufik mengatakan DPRD meminta dana operasional itu dibuka.

"Baru kali ini DPRD minta, kenapa? Karena begini strukturnya biaya tidak langsung Rp24 triliun, sementara biaya langsungnya Rp30 triliun. Bacaan sederhananya belanja Rp30 triliun ongkosnya Rp24 triliun. Dulu ini enggak pernah di buka, sekarang kita mau tahu duit segitu buat apa saja. Ketemulah ini (biaya operasional)," kata Taufik.

Taufik mengatakan kajian DPRD nanti akan diputuskan dalam rapat anggaran. Harapannya, biaya operasional bisa dikurangi agar lebih hemat. Diketahui, biaya operasional tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016.

Lihat juga: Ke Singapura, Ahok Ajak 'Pulang' Pengusaha Indonesia

Sebelumya, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menyatakan dana operasional tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan gubernur dan wakil gubernur, tetapi juga membantu biaya operasional wali kota dan bupati. (pit)