Kemhan Didesak Gelar Tender Jet Tempur secara Transparan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok masyarakat sipil mendesak Kementerian Pertahanan menggelar proyek pengadaan pesawat tempur pengganti Northrop F-5 Tiger secara terbuka dan transparan. Mereka menuntut pembelian melalui proses lelang dan tidak melibatkan pihak ketiga atau broker.

Pernyataan tersebut dikemukakan Direktur Imparsial, Poengky Indarti. “Pengadaan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2013,” ujarnya kepada CNN Indonesia di Jakarta.

Peraturan yang dimaksud Poengky merupakan produk hukum yang dikeluarkan Purnomo Yusgiantoro saat menjabat Menteri Pertahanan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan pengadaan alat utama sistem senjata di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 8 pada peraturan menteri itu menyebutkan tujuh prinsip yang harus ditaati Kemhan pada pengadaan alutsista, yakni efisien, efektif, transparan dalam pengelolaan anggaran, bersifat rahasia, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Lihat juga: Anggaran Emas Legiun Penopang Poros Maritim

Adapun Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menhan itu mengatur tiga metode pemilihan penyedia alutsista, yakni melalui penunjukan langsung, pemilihan khusus, dan pembelian langsung.

Opsi penunjukan langsung dapat diambil jika hanya terdapat satu penyedia alutsista, dan ada keperluan yang menuntut kesamaan karakteristik sesuai keperluan operasional dan pemeliharaan alutsista yang telah ada.

Satu syarat lain pengadaan lewat penunjukan langsung adalah keadaan tertentu yang menyangkut pertahanan negara seperti pertahanan, kerahasiaan, dan percepatan untuk penanganan keadaan darurat.

Pada 12 Oktober lalu, Menhan Ryamizard Ryacudu mengisyaratkan pengadaan jet tempur pengganti Northrop F-5 Tiger akan dilaksanakan melalui mekanisme lelang alias pemilihan khusus.

“Semuanya akan diundang. Tender tidak akan diikuti yang itu-itu saja. Pihak dan orangnya. Pasti dibuka lagi. Kalau orangnya itu-itu saja, enggak usah tender saja,” ujar Ryamizard ketika itu.

Ryamizard juga mengatakan telah bertandang ke Rusia untuk menjajaki langkah lanjutan atas kemungkinan membeli Sukhoi Su-35. Ia berkata, penandatangan kontrak jual-beli urung dilakukan karena kementeriannya masih menunggu perhitungan anggaran Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lihat juga: Menanti Skuadron Sukhoi Siluman Angkatan Udara

Setelah Sukhoi berkali-kali disebut Ryamizard sebagai kandidat penyedia jet tempur baru bagi TNI Angkatan Udara, belakangan pabrikan asal Amerika Serikat Lockheed Martin dan perusahaan asal Swedia, Svensen Aeroplan Aktiebolag (Saab), menunjukkan ketertarikan mereka untuk berpartisipasi dalam pengadaan Kemhan.

Kepala Perwakilan Saab di Indonesia, Peter Carlqvist, menuturkan perusahaannya telah mengajukan proposal kepada Kemhan. Saab mengajukan harga bersaing, dan yakin memiliki penawaran yang lebih menarik ketimbang Sukhoi.

Lihat juga: Tantang Sukhoi, Swedia Sodorkan Paket Hemat Jet Tempur ke RI

CNN Indonesia yang telah berupaya mengontak Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Marsekal Muda Muhammad Syaugi, belum mendapatkan konfirmasi sejauh mana proses pengadaan telah bergulir.

Rahasia

Proses detail pengadaan alutsista TNI memang bukan isu yang biasa dikonsumsi publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, pembelian alutsista tidak dapat dipublikasikan ke masyarakat karena bersifat rahasia. Namun ia menjamin prosesnya dilaksanakan melalui mekanisme lelang.

“Tidak boleh tunjuk kanan-kiri, semua harus melalui tender terbuka,” ujarnya Juli lalu merujuk Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tahun 2011, ketika Indonesia memutuskan untuk membeli Sukhoi jenis Su-30 MK2, sejumlah kelompok masyarakat sipil melaporkan Kemhan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kerugian negara sebesar Rp800 miliar akibat pengadaan tersebut. Komisi antirasuah sampai saat ini belum menindaklanjuti laporan tersebut.

Tiga kejanggalan yang ditemukan Imparsial, Indonesia Corruption Watch, dan sejumlah kelompok masyarakat sipil lain adalah mekanisme pembayaran yang menggunakan kredit komersial, adanya keterlibatan broker, dan penggelembungan harga.

Lihat juga: Sukhoi TNI Cegat Pesawat AS Tak Berizin di Langit Anambas

Kemhan telah membantah seluruh tudingan tersebut. Pemerintah Rusia melalui kedutaan besar mereka di Jakarta juga membantah. Rusia menyatakan, tidak ada broker yang menengahi transaksi jual-beli kedua negara.

Pernyataan terbuka Rusia ketika itu menyebut Rosoboronexport, perusahaan pelat merah di Negeri Beruang Merah itu, sebagai satu-satunya pihak yang berhubungan langsung dengan Kemhan. Oleh sebab itu, menurut Rusia, penggelembungan harga pesawat karena keterlibatan pihak ketiga pun tidak mungkin terjadi.

Poengky mengatakan, pengadaan alutsista selama ini selalu berlangsung di ruang gelap. Menurutnya, sudah saatnya pemerintahan Jokowi meninggalkan tata cara klasik yang rentan penyelewengan tersebut. (agk)