Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat Indonesia menilai Pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan perombakan kabinet kerja (reshuffle) jilid dua di masa mendatang. Hal tersebut diketahui dalam survei yang dirilis oleh Center for Strategis and International Studies (CSIS).
"Sebesar 52,7 persen publik menilai perlu dilakukan reshuffle jilid dua, 42,3 persen menilai tidak perlu dan 4,9 mengaku tidak tahu atau tidak jawab," kata Phillips Jusario Vermonte, Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Ahad (25/10).
Ia menjelaskan, 63,4 masyarakat lebih menginginkan kalangan profesional perlu diberi alokasi lebih banyak dalam kabinet. Sementara sebanyak 66,4 persen masyarakat juga menyatakan tidak perlu ada tambahan kursi bagi PDIP dan partai lain dalam reshuffle jilid dua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Adanya keinginan reshuffle jilid dua tidak lepas dari evaluasi kritis masyarakat ketika beberapa aspek dari kinerja pemerintahan tidak memuaskan maka menterinya harus diganti," ujar Phillips.
Philips menjelaskan, meskipun masyarakat tidak ingin PDIP dan partai lainnya diberikan kursi di reshuffle jilid dua, 50,3 persen masyarakat menginginkan Jokowi tetap berhubungan baik dengan PDIP. Ia mengatakan hal tersebut menunjukan masyarakat ingin PDIP jadi partai yang paling mendukung pemerintahan Jokowi.
"Selama ini PDIP lebih bertindak mirip seperti oposisi," kata Phillips,
Lebih lanjut, berdasarkan pandangan masyarakat, Megawati dinilai menempati tokoh yang paling mempengaruhi kebijakan politik Jokowi sebesar 82,5 persen. Hal itu disusul tokoh lainnya yaitu Jusuf Kalla, Surya Paloh dan Wiranto.
Sebelumnya, Pemerintahan Jokowi melakukan reshuffle pertama pada Rabu (12/8). Ada enam menteri baru hasil perombakan kabinet, di antaranya Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
(gir/gir)